Ketegangan Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand memuncak dengan larangan impor buah/sayur, penutupan perbatasan, dan unjuk rasa massal. Thailand menolak yurisdiksi ICJ.
Kamboja telah resmi melarang impor buah-buahan dan sayur-sayuran dari Thailand, sebuah langkah terbaru yang semakin memperparah Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand yang sudah berlangsung lama. Aksi ini merupakan eskalasi dalam serangkaian tindakan pembalasan yang dipicu oleh pertikaian perbatasan yang telah memanas antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara tersebut.
Ketegangan mencapai puncaknya pada Mei lalu, ketika pasukan dari kedua belah pihak terlibat baku tembak di daerah perbatasan yang disengketakan, menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas. Insiden tragis ini dengan cepat memicu sentimen nasionalis yang kuat dan serangkaian aksi saling balas dari kedua pemerintahan.
Dampak Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand pada Hubungan Bilateral
Sebagai respons atas insiden perbatasan, Thailand telah memberlakukan pembatasan di perbatasan dengan Kamboja dalam beberapa hari terakhir. Kamboja membalasnya dengan melarang penayangan film Thailand di televisi dan bioskop, menutup beberapa pos pemeriksaan perbatasan, dan bahkan memutus pita lebar internet yang berasal dari Thailand. Selain itu, kedua negara telah mempersingkat masa tinggal visa bagi warga negara masing-masing yang berkunjung.
Larangan impor buah dan sayur Thailand ke Kamboja ini mulai berlaku pada hari Selasa. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari ultimatum yang dikeluarkan oleh mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Ia, yang memimpin negara itu selama hampir empat dekade sebelum menyerahkan kekuasaan kepada putranya pada tahun 2023, menegaskan bahwa impor tersebut akan diblokir kecuali pembatasan perbatasan Thailand dicabut.
Pada Rabu lalu, puluhan ribu warga Kamboja, membawa bendera nasional dan foto para pemimpin negara, tumpah ruah ke jalan-jalan di Phnom Penh. Mereka melakukan unjuk rasa resmi untuk menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas pemerintah dalam Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand ini. Wakil Perdana Menteri Hun Many, saudara dari Perdana Menteri saat ini, menyampaikan kepada massa bahwa pawai tersebut adalah “dorongan dan energi tambahan bagi pemerintah dan pasukan kita”. Ia menambahkan, “Ketika negara menghadapi ancaman atau penghinaan apa pun, rakyat Kamboja tidak akan tinggal diam, kami akan bangkit dengan semangat bersatu.”
Peran Mahkamah Internasional dalam Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand
Kamboja telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand ini. Namun, Thailand tidak menerima yurisdiksi pengadilan tersebut dan menyatakan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi langsung.
Perselisihan yang berkepanjangan ini sebenarnya sudah berlangsung lebih dari satu abad, berawal sejak Prancis, yang menduduki Kamboja hingga tahun 1953, pertama kali memetakan perbatasan darat. Selama bertahun-tahun, Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand ini berulang kali memicu sentimen nasionalis yang kuat di kedua negara. Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada tahun 2003, ketika perusuh membakar kedutaan besar Thailand dan berbagai bisnis Thailand di Phnom Penh. Insiden ini dipicu oleh dugaan pernyataan seorang selebriti Thailand yang mempertanyakan yurisdiksi Kamboja atas kuil Angkor Wat, situs Warisan Dunia yang sangat dihormati di Kamboja.
Ketegangan terakhir kali berkobar secara signifikan pada tahun 2011, ketika sekitar 28 orang tewas dan puluhan ribu orang mengungsi akibat pertempuran sengit di perbatasan. Baik tentara Thailand maupun Kamboja menyatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri dalam baku tembak yang terjadi bulan Mei lalu.
Kamboja telah meminta ICJ untuk memutuskan empat wilayah perbatasan yang disengketakan. Wilayah ini meliputi Mom Bei atau Chong Bok, area di mana perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos bertemu, dan yang menjadi lokasi bentrokan bulan lalu, serta tiga kuil kuno lainnya. Perdana Menteri Hun Manet dalam pernyataannya awal minggu ini menegaskan, “Pemerintah kerajaan Kamboja akan melaksanakan tugas ini dengan tekad yang kuat dan tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi integritas wilayah kami dan kepentingan terbaik rakyat Kamboja.” Ia juga menambahkan keinginannya untuk menjaga “perdamaian dan kerja sama yang baik” dengan Thailand, meskipun ada ketegangan.
Sejarah Putusan ICJ dan Respons Thailand
Kamboja sebelumnya telah merujuk sengketa ini ke ICJ, dan pada tahun 1962, pengadilan memutuskan bahwa Preah Vihear, sebuah kuil Hindu abad ke-11, adalah milik Kamboja, meskipun putusan tersebut tidak mencakup wilayah di sekitarnya. Kamboja kemudian meminta klarifikasi atas putusan tersebut pada tahun 2011, dan pada tahun 2013, putusan ICJ menyatakan bahwa wilayah di sebelah kuil tersebut juga merupakan wilayah Kamboja.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengatakan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk melindungi kedaulatan Thailand dan memastikan perdamaian di sepanjang perbatasan. Ia juga mengkritik “komunikasi yang tidak profesional,” yang tampaknya merujuk pada pernyataan provokatif dari mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, di media sosial.
