Aksi protes warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berubah menjadi ricuh pada awal Agustus 2025. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan dan mendirikan posko donasi di sekitar Alun-Alun Pati sejak 1 Agustus sebagai bagian dari aksi tolak kenaikan PBB. Perhatian besar terkait PBB tampak jelas dalam unjuk rasa ini.
Kebijakan tersebut di nilai memberatkan dan meresahkan warga, terutama mereka yang berpenghasilan rendah atau tinggal di wilayah perdesaan. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai, lonjakan pajak tahunan tersebut membuat banyak keluarga kebingungan dan merasa tertekan secara ekonomi karena PBB baru yang lebih tinggi.
Kenaikan PBB Mendadak Membuat Warga Terbebani
Dalam beberapa kasus, tagihan PBB-P2 yang sebelumnya hanya ratusan ribu, melonjak menjadi jutaan rupiah. Banyak warga merasa keputusan ini tidak adil karena di lakukan secara mendadak dan tanpa dialog dengan masyarakat, terutama terkait PBB yang meningkat drastis, mirip dengan isu PBB umum.
“Tanah ini sudah kami tempati puluhan tahun, tiba-tiba pajaknya melonjak tanpa pemberitahuan. Dari Rp300 ribu jadi Rp1 juta lebih. Bagaimana kami mau bayar?” keluh Suparmi, warga Kecamatan Tlogowungu. PBB yang semakin tinggi menambah beban ekonomi masyarakat.
Donasi Unjuk Rasa Di kumpulkan Secara Swadaya
Sebagai bentuk solidaritas dan kesiapan menghadapi unjuk rasa yang lebih besar pada 13 Agustus mendatang, warga mendirikan posko penggalangan donasi berupa makanan, minuman, rokok, dan kebutuhan logistik lainnya. Donasi ini bukan dalam bentuk uang, melainkan barang konsumsi untuk mendukung massa aksi yang akan hadir dalam aksi tolak kenaikan PBB.
Satpol PP Datang dan Sita Donasi Warga
Situasi mulai memanas pada 5 Agustus 2025. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati datang ke lokasi dan menyita seluruh barang donasi yang telah di kumpulkan warga. Tindakan itu di lakukan tanpa menunjukkan surat tugas resmi, dan menurut warga, tanpa alasan yang jelas. Ini jelas memperkeruh suasana dalam protes terkait PBB.
“Satpol PP datang, langsung angkut air mineral, mie instan, rokok, semuanya di angkut ke mobil. Tidak ada surat tugas, tidak ada penjelasan,” ungkap salah satu panitia penggalangan donasi.
Gedung Satpol PP Di geruduk Massa
Peristiwa ini memicu kemarahan warga. Sejumlah massa bergerak menuju kantor Satpol PP Kabupaten Pati di Jalan Sunan Kalijaga untuk menuntut klarifikasi dan pengembalian barang donasi yang di sita. Suasana di kantor Satpol PP pun memanas. Warga berteriak, membawa poster, dan menuntut agar kepala Satpol PP bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Ketegangan berakhir setelah adanya perintah dari pemerintah daerah untuk mengembalikan seluruh barang donasi kepada warga. Namun insiden ini sudah terlanjur menyulut kemarahan publik dan menjadi viral di media sosial.
Bupati Pati Minta Maaf, Donasi PBB Dikembalikan
Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Pati Sudewo akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers yang di gelar 6 Agustus, ia menyampaikan permintaan maaf kepada warga Pati atas kejadian yang menimbulkan kegaduhan itu. Ia menegaskan bahwa niat awal pemerintah bukan untuk menyita, melainkan memindahkan barang karena khawatir mengganggu persiapan acara Kirab Boyongan dan perayaan HUT RI ke-80, mengingat pentingnya stabilitas terkait PBB.
“Saya mohon maaf atas kejadian kemarin. Pemerintah tidak bermaksud menyita donasi, hanya ingin memindahkan agar tidak mengganggu acara nasional. Tapi kami akui ini salah prosedur, dan semua donasi sudah di kembalikan,” ujar Sudewo.
Plt Kasatpol PP Dicopot dari Jabatan
Sebagai tindak lanjut, Plt Kepala Satpol PP Pati Sriyatun di copot dari jabatannya dan di gantikan oleh Imam Rifai, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Tayu. Pergantian ini dilakukan untuk meredakan situasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak perda di daerah tersebut.
Desakan Revisi Kenaikan PBB – P2 Menguat
Permintaan maaf dan pengembalian donasi belum cukup untuk meredam keresahan warga. Banyak tokoh masyarakat dan aktivis lokal mendesak agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan kenaikan PBB-P2 yang di nilai tidak manusiawi. Mereka juga meminta adanya keringanan pajak atau pembebasan sementara bagi kelompok rentan seperti lansia, buruh, dan petani kecil yang merasa semakin di bebani PBB baru.
“Warga bukan menolak bayar pajak. Tapi yang ditolak itu lonjakan PBB yang tidak masuk akal dan tanpa pemberitahuan. Harusnya ada sosialisasi bertahap. Ini malah langsung tembak 250 persen,” kata Ahmad Salim, aktivis pemuda Pati yang turut mengawal aksi tolak kenaikan PBB, khususnya mengenai PBB dan kebutuhannya.
Baca juga : Viral! Ketua RT Gen Z di Rawabadak Bikin Salut Warga
Penutup: Pajak Naik, Rakyat Menjerit
Hingga saat ini, Pemkab Pati belum mengumumkan revisi kebijakan atau rencana penyesuaian tarif. Namun aksi lanjutan tetap di rencanakan oleh warga, dengan estimasi peserta mencapai ribuan orang pada pertengahan Agustus nanti. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan dalam penentuan nilai pajak, serta meminta agar kenaikan PBB-P2 di batalkan atau di kaji ulang.
Kejadian di Pati ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah lainnya agar lebih hati-hati dalam menerapkan kebijakan pajak. Kenaikan pajak seperti PBB ini tanpa pertimbangan sosial dapat memicu ketidakpercayaan publik dan mengguncang stabilitas sosial di tingkat lokal. PBB-P2 memang penting sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi harus di jalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berpihak pada rakyat kecil. Dalam situasi tersebut, aspek PBB menjadi sorotan utama.
