NusaSuara.com – Di tengah tantangan global dan domestik, pemerintah Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Tugas ini terkait dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menekan biaya utang. Tujuannya, agar beban APBN tidak semakin berat. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) sangat menentukan biaya ini, karena pemerintah menjadikan SBN sebagai instrumen utama untuk mencari pendanaan. Upaya meramu resep untuk menekan yield SBN menjadi krusial. Terutama menjelang tahun anggaran 2026 yang menuntut penarikan utang yang lebih besar.
Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan pembiayaan utang mencapai Rp781,9 triliun. Angka baru ini melampaui penarikan utang Rp585,1 triliun yang pemerintah tetapkan dalam APBN 2025. Pada 2026, pemerintah berencana menarik mayoritas pembiayaan utang senilai Rp749,2 triliun melalui penerbitan SBN. Peningkatan target utang ini menyoroti pentingnya menjaga yield SBN tetap rendah. Semakin tinggi yield, semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan pemerintah. Yang pada akhirnya akan menggerogoti porsi belanja negara lainnya.
Strategi Pemerintah Menekan Bunga Utang SBN Selamatkan APBN
Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research di PT Mandiri Sekuritas, menguraikan tiga strategi utama. Strategi tersebut dapat diterapkan pemerintah untuk menekan yield SBN. Resep pertama adalah mengendalikan faktor risiko eksternal. APBN memerlukan keseimbangan antara risiko eksternal dan internal. Indonesia sebagai negara berkembang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti memperbaiki neraca transaksi berjalan, mendiversifikasi pasar ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada impor menjadi sangat penting. Dengan fondasi ekonomi yang kuat, persepsi investor global terhadap risiko investasi di Indonesia akan menurun. Hal ini secara langsung akan berdampak positif pada yield SBN.
Resep kedua adalah menjaga dan meningkatkan peringkat utang (sovereign rating) negara. Peringkat yang tinggi dari lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch, Moody’s, atau S&P Global adalah cerminan dari disiplin fiskal, stabilitas makroekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan terus meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan pendapatan, baik dari pajak maupun sumber lainnya, memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang solid. Hal ini penting untuk membayar kembali utangnya. Sovereign rating yang baik akan membuat investor merasa lebih aman berinvestasi di SBN Indonesia. Dengan demikian, permintaan meningkat dan yield dapat ditekan.
Pengaruh Yield SBN Terhadap APBN
Resep ketiga adalah memperdalam pasar keuangan domestik. Ketergantungan pada investor asing membuat pasar SBN rentan terhadap arus modal keluar (capital outflow) yang bisa memicu kenaikan yield. Oleh karena itu, memperluas basis investor domestik menjadi prioritas. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti penurunan pajak atas investasi di SBN. Ini untuk mendorong lebih banyak investor lokal, baik individu maupun institusi, untuk membeli obligasi negara. Dengan dominasi investor domestik, pasar menunjukkan stabilitas yang lebih kuat. Ini karena kurang terpengaruh oleh sentimen global.
Meskipun demikian, perjalanan untuk menekan yield SBN masih panjang. Saat ini, imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia masih bertahan di kisaran 6,4%. Indonesia mencatat angka jauh lebih tinggi dibanding Thailand (1,3%) dan Malaysia (3,4%). Perbedaan ini membuat pasar menilai risiko APBN Indonesia lebih besar. Namun, para pengamat menyoroti adanya perkembangan positif yang menandakan perbaikan. Selisih imbal hasil obligasi Indonesia terhadap US Treasury berada di titik terendah sepanjang sejarah. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Selain itu, nilai Credit Default Swap (CDS) lima tahun Indonesia, yang merupakan premi asuransi terhadap risiko gagal bayar utang, juga terus menurun. Jumlahnya mendekati rekor terendah.
Baca Juga : Mulai 1 Agustus, Pajak Kripto di RI Naik Dua Kali Lipat!
Secara keseluruhan, upaya untuk menekan yield SBN memerlukan strategi yang terintegrasi dan konsisten. Dengan mengelola risiko eksternal, menjaga kredibilitas fiskal, dan membangun pasar domestik yang kuat, pemerintah bisa memastikan pembiayaan utang tidak menjadi beban terlalu berat bagi APBN. Pemerintah harus terus meramu dan mengeksekusi resep ini dengan cermat untuk menjaga stabilitas keuangan negara di masa depan.
