NusaSuara — Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo kembali menanggapi isu publik yang ramai di perbincangkan. Kali ini, polemik seputar Bandara IMIP di Morowali menjadi sorotan utama. Meski bandara itu sering di kaitkan dengannya, Jokowi menegaskan ia sama sekali tidak pernah meresmikannya.
Klarifikasi dari Presiden Jokowi
Jokowi menjelaskan bahwa bandara yang pernah ia resmikan hanyalah Bandara Maleo, bukan Bandara IMIP. Bandara Maleo sendiri telah di bangun pemerintah sejak tahun 2007 untuk mendukung konektivitas wilayah. Kemudian, pada Desember 2018, barulah bandara tersebut di resmikan Jokowi secara langsung.
“Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo. Itu yang membangun Pemerintah,” tegas Jokowi, Jumat (28/11).
Walaupun begitu, ia mengaku tidak terkejut dengan tudingan yang di alamatkan kepadanya. Menurutnya, setiap kabar negatif pasti cenderung di arahkan ke dirinya, bahkan tanpa bukti yang jelas. “Ya, semua hal yang enggak baik, kan, di tariknya ke saya,” ujar Jokowi sambil tersenyum.
Baca Juga: Cloudflare Down, Jutaan Situs Serentak Terhenti dan Seketika Lumpuh Total
Asal Mula Sorotan Publik
Polemik mengenai Bandara IMIP sejatinya mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mempertanyakan tidak adanya perangkat negara seperti bea cukai dan imigrasi di bandara tersebut. Karena alasan itu, menurut Sjafrie, keberadaan bandara tersebut bisa menimbulkan celah yang membahayakan keamanan dan kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini anomali. Bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara, sehingga ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” jelas Sjafrie usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali (20/11).
Sejak saat itu, hubungan antara bandara khusus milik perusahaan swasta tersebut dan Presiden Jokowi mulai ramai di bahas, terutama di ruang publik maupun media sosial.
Tanggapan Resmi PT IMIP
Di sisi lain, PT IMIP memastikan bahwa bandara yang mereka kelola beroperasi sesuai aturan. Bahkan, bandara tersebut sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan, sehingga pengelolaannya jelas memiliki dasar hukum.
“Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub, dan pengelolaannya di atur UU No. 1/2009 tentang Penerbangan,” kata Head of Media Relations PT IMIP, Dedi Kurniawan, Rabu (26/11).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa bandara ini di bangun khusus untuk mendukung operasional kawasan industri nikel dan mobilitas tenaga kerja, bukan melayani penerbangan umum.
Pada akhirnya, polemik Bandara IMIP menunjukkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap objek vital yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional. Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa narasi yang mengaitkannya dengan peresmian bandara swasta tersebut tidak berdasar.
