Bupati Bandung Barat, Jeje Isfari, secara resmi membatalkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Bandung Barat. Jeje mengambil keputusan ini setelah mengevaluasi dan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Ia membatalkan keputusan ini dalam rapat koordinasi terbatas pada Minggu (21/9/2025), yang langsung menjadi sorotan publik.
Masyarakat memandang kenaikan tunjangan itu terlalu signifikan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Peraturan daerah (Perkada) yang sebelumnya disahkan memicu polemik di kalangan masyarakat. Masyarakat menganggapnya tidak etis dan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Bupati Jeje memastikan tunjangan yang direncanakan naik tidak akan berlaku. Tunjangan itu mencakup kenaikan tunjangan perumahan dari Rp17 juta menjadi Rp25 juta dan tunjangan transportasi dari Rp15 juta menjadi Rp22 juta.
Keputusan Berani di Tengah Desakan Publik
Jeje Isfari, yang baru menjabat kurang dari satu tahun, menunjukkan langkah politik berani dengan membatalkan kebijakan yang berpotensi merugikan citra pemerintah daerah. Dalam keterangannya, Jeje mengatakan ia mendasarkan keputusan ini murni pada pertimbangan rasional dan keadilan.
“Saya mendengarkan aspirasi masyarakat, juga masukan dari berbagai elemen. Kami melihat bahwa kenaikan tunjangan ini belum saatnya. Kami harus memprioritaskan keuangan daerah untuk pembangunan infrastruktur dan program yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Jeje.
Berbagai kalangan mengapresiasi langkah ini. Akademisi dan pengamat kebijakan publik menilai tindakan Bupati Jeje sebagai contoh kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada rakyat. Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang komunikasi internal antara eksekutif dan legislatif. Ketika wartawan menemui beberapa anggota dewan di luar forum, mereka enggan berkomentar banyak. Namun, wajah mereka memperlihatkan kekecewaan yang tersirat.
Reaksi dari Anggota Dewan dan Masyarakat
Perwakilan fraksi di DPRD Bandung Barat menyatakan bahwa mereka akan mengikuti keputusan bupati. “Kami tahu ini keputusan yang sulit bagi bupati, dan kami menghormati itu. Tapi, kami juga berharap ada komunikasi yang lebih baik ke depannya,” ujarnya singkat.
Di sisi lain, masyarakat menyambut baik keputusan bupati. Aktivis sosial, Dedi Kurniawan, yang sebelumnya vokal mengkritik kenaikan tunjangan, mengungkapkan rasa syukurnya.
“Ini adalah kemenangan bagi masyarakat Bandung Barat. Pemerintah daerah telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan suara rakyat. Kami harap ini menjadi awal yang baik untuk pemerintahan yang lebih transparan dan berkeadilan,” kata Dedi.
Dampak Pembatalan dan Prioritas Anggaran
Bupati Jeje membatalkan kenaikan tunjangan. Kini, ia mengalihkan anggaran yang semula untuk dewan. Ia akan menggunakan dana itu untuk beberapa program prioritas, termasuk percepatan pembangunan jalan rusak di wilayah selatan Bandung Barat yang telah lama warga keluhkan. Jeje juga mengalokasikan sebagian dana untuk program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan bantuan modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keputusan Bupati Jeje ini diharapkan menjadi preseden positif bagi daerah lain di Indonesia, di mana polemik serupa terkait anggaran dan kesejahteraan pejabat publik seringkali terjadi. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa di era keterbukaan informasi, suara rakyat memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
Rapat koordinasi terbatas tersebut tidak hanya membahas soal tunjangan, melainkan juga meninjau kembali sejumlah program kerja. Pembatalan Perkada ini sekaligus menjadi penegasan komitmen bupati untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
Baca Juga : Komisaris Pertamina: Perubahan di Kepemimpinan
Masyarakat Bandung Barat kini menguji kepemimpinan Bupati Jeje Isfari. Mereka menantikan realisasi janji-janjinya, terutama terkait penggunaan anggaran yang dialihkan. Keputusan ini menjadi langkah awal yang baik untuk membangun kepercayaan publik.
