Jakarta — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mulai memberhentikan lebih dari 1.300 pegawai pada Jumat (11/7). Langkah ini adalah bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump PHK jumlah pegawai federal secara besar-besaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pengurangan tenaga kerja di sektor publik, mencerminkan komitmen Trump terhadap efisiensi birokrasi.
Pemecatan Massal Setelah Putusan Mahkamah Agung
Menurut laporan AFP, pejabat Departemen Luar Negeri mengungkapkan bahwa 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai Dinas Luar Negeri sudah di beritahu bahwa mereka akan di pecat. Keputusan ini mengikuti putusan Mahkamah Agung AS yang membuka jalan bagi pemecatan massal pegawai federal. Sebelumnya, pengadilan tingkat rendah menangguhkan rencana tersebut. Namun, dengan keputusan Mahkamah Agung, pemerintahan Trump dapat melanjutkan pemangkasan pegawai sesuai rencana.
Protes Keras dari AFSA
Pemecatan massal ini memicu reaksi keras dari Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA). Mereka menyebut langkah ini sebagai “pukulan telak bagi kepentingan nasional AS.” AFSA menegaskan bahwa, di tengah ketidakstabilan global yang semakin meningkat—seperti perang di Ukraina, ketegangan antara Israel dan Iran, serta munculnya rezim otoriter—AS justru memilih memangkas tenaga kerja diplomatiknya yang vital. “Kami menentang keputusan ini dengan sekeras-kerasnya,” ujar AFSA dalam pernyataannya.
Rencana Pemangkasan dan Restrukturisasi Departemen Luar Negeri
Departemen Luar Negeri AS mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia pada tahun lalu, dengan sekitar 17.700 di antaranya bekerja di dalam negeri. Trump, yang sering menyatakan bahwa ia ingin membersihkan pemerintahan dari anggota yang di anggap tidak loyal, kembali menekankan pentingnya pemangkasan staf.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran pada akhir April. Melalui unggahan di media sosial X, Rubio menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mengurangi staf hingga 15 persen guna meningkatkan efisiensi kerja di departemen tersebut.
Baca Juga: Revisi UU BUMN: Transparansi dan Profesionalisme Larangan Rangkap Jabatan
Donald Trump PHK Pegawai Federal
Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump menjadikan pengurangan jumlah pegawai pemerintah federal sebagai salah satu prioritas utama. Melalui kebijakan yang dijalankan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah, yang sebelumnya di pimpin oleh Elon Musk, Trump telah berhasil memangkas lapangan kerja dan anggaran federal secara besar-besaran. Langkah ini bertujuan untuk menekan pengeluaran pemerintah dan menyederhanakan birokrasi yang di anggap berlebihan.
Dampak Jangka Panjang dari Kebijakan Pemangkasan
Pengurangan jumlah pegawai ini di perkirakan akan memengaruhi kinerja pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik dan diplomasi internasional. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi, banyak yang khawatir bahwa pemangkasan ini dapat melemahkan kekuatan diplomatik AS di kancah global. Terlebih lagi, situasi ketegangan politik dan ekonomi yang semakin kompleks membuat kapasitas diplomatik yang solid sangat di butuhkan untuk menjaga stabilitas internasional.
Kebijakan yang Kontroversial
Keputusan Trump untuk melakukan PHK massal pegawai federal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan berbagai pihak. Pemerintah AS menganggap langkah ini sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Sehingga membuat, banyak pihak yang merasa bahwa pemangkasan ini dapat merugikan kepentingan nasional, khususnya dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri. Tentunya, keputusan ini akan terus memengaruhi jalannya pemerintahan AS dan hubungan internasionalnya ke depannya.
