Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Data Desa Presisi (DDP) berperan krusial dalam mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara. Menurutnya, pemanfaatan data yang akurat hingga ke tingkat desa akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
“Di tengah keterbatasan anggaran, saya melihat efektivitas Data Desa Presisi sangat membantu efisiensi keuangan negara,” ujar Ferry dalam wawancara bertajuk Urgensi Data Desa Presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih, Jumat (12/9).
Data Akurat, Anggaran Lebih Tepat Sasaran
Ferry Juliantono berharap Data Desa Presisi menjadi acuan utama dalam proses pengambilan kebijakan, tidak hanya di tingkat kementerian, tetapi juga oleh Presiden.
“Saya berharap DDP menjadi data rujukan penting dalam pengambilan keputusan pemerintah, termasuk oleh Presiden,” tambahnya.
Dengan data mikro yang detail hingga level rumah tangga, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan subsidi lebih tepat sasaran. Ferry Juliantono mencontohkan subsidi LPG 3 kg, yang selama ini kerap salah sasaran.
Baca Juga: IHSG Ambruk: Pasar Saham Berdarah, Sentimen Negatif Melanda
46 Persen Subsidi LPG Salah Sasaran
Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa sekitar 46 persen penyaluran subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Banyak rumah tangga mampu yang turut menerima subsidi, padahal bantuan tersebut di tujukan untuk masyarakat miskin.
“Distribusi subsidi tidak sepenuhnya terpusat kepada penerima manfaat. Banyak pihak menikmati kekeliruan data ini,” tegasnya.
Ia juga menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang di duga memanfaatkan celah dalam sistem distribusi dan pendataan untuk keuntungan pribadi.
Tantangan Anggaran, Solusinya Data yang Presisi
Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan anggaran untuk berbagai sektor, Ferry Juliantono menekankan pentingnya akurasi data dalam setiap kebijakan. Dengan penggunaan data yang presisi, anggaran negara dapat di hemat dan di alihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.
“Sering kali masyarakat mengira negara tidak punya uang, padahal bisa jadi karena ketidaktepatan data yang membuat dana menjadi tidak efektif,” kata Ferry Juliantono.
Penutup: Reformasi Data Menuju Pemerintahan Efisien
Penerapan Data Desa Presisi dinilai sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Pemerintah di harapkan segera memperluas penggunaan data ini untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapisan terbawah.
