NusaSuara – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan melontarkan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba bermain di balik proyek penyelenggaraan ibadah haji. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik intervensi, titipan kepentingan, maupun penyalahgunaan nama pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa haji.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berkomitmen penuh menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
Modus Mengatasnamakan Pejabat Di bongkar
Gus Irfan mengungkapkan adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai bagian dari tim menteri, wakil menteri, hingga pejabat tertentu. Tujuannya jelas: memengaruhi keputusan proyek strategis haji demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurutnya, praktik semacam ini bukan hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Banyak yang mengaku-ngaku dari tim menteri, dari wakil menteri, bahkan dari pejabat. Itu pasti akan kami telusuri. Semua sikat saja, tidak ada yang kami lindungi,” tegas Gus Irfan di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan bahwa pejabat negara tidak pernah dan tidak akan melakukan praktik titip-menitip proyek dalam bentuk apa pun.
Investigasi Jalan Terus, Tidak Ada Kompromi
Gus Irfan juga membeberkan bahwa timnya sempat menghadapi upaya intervensi langsung saat menjalankan tugas di lapangan. Namun, alih-alih melunak, ia justru memerintahkan agar investigasi tetap di lanjutkan secara menyeluruh.
Sikap ini menegaskan bahwa Kemenhaj tidak memberi ruang kompromi terhadap pelanggaran, termasuk jika pelakunya berasal dari internal kementerian sendiri.
“Kemarin ada intervensi ke tim saya. Saya langsung minta investigasi terus berjalan. Kalau ada orang kita di Kemenhaj yang terlibat, sikat!” ujarnya dengan nada tegas.
Nama Menteri Di catut, Pintu Toleransi Di tutup
Gus Irfan mengakui bahwa nama dirinya maupun Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) kerap di catut oleh oknum demi melancarkan kepentingan pribadi. Namun, ia memastikan bahwa seluruh jajaran pimpinan kementerian satu suara dalam menolak praktik kotor tersebut.
“Saya yakin ada yang menggunakan nama saya dan wakil menteri. Tapi kami tidak akan pernah mentoleransi hal seperti itu,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan terbuka bagi pihak-pihak yang mencoba mencari celah di balik proyek haji.
Pengawasan Ketat Proyek Haji di Arab Saudi
Saat ini, Kemenhaj masih menunggu laporan rinci dari tim lapangan terkait progres penyediaan barang dan jasa haji di Arab Saudi. Proses pengawasan di lakukan secara ketat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi, transparan, dan bebas dari kepentingan tersembunyi.
Gus Irfan menekankan bahwa orientasi utama setiap kebijakan dan proyek haji harus berpihak pada kepentingan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah haji Indonesia.
“Kami hanya menunggu laporan dari tim mengenai capaian penyediaan barang dan jasa di Arab Saudi. Fokus kami satu: pelayanan terbaik untuk jemaah, bukan keuntungan oknum,” pungkasnya.
Baca Juga: Tiga Aktivis Demonstran dan Proses Hukum Lanjutan
Komitmen Bersih Demi Jemaah Haji
Dengan sikap tegas ini, Gus Irfan menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah untuk membangun tata kelola haji yang bersih, profesional, dan berintegritas. Ia berharap langkah ini mampu memutus mata rantai praktik nakal yang selama ini mencederai kepercayaan publik.
