Gelombang disinformasi kembali menerjang Kota Pekanbaru setelah sebuah surat edaran yang mengumumkan libur sekolah mendadak viral di berbagai platform media sosial. Surat yang mengklaim kegiatan belajar mengajar PAUD hingga SMP diliburkan pada 1 September 2025 itu menciptakan kebingungan masif di kalangan orang tua dan siswa. Namun, tak butuh waktu lama bagi Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk bertindak. Dengan tegas, mereka mengonfirmasi bahwa dokumen yang beredar luas tersebut adalah kabar palsu alias hoaks.
Surat edaran palsu itu didesain dengan sangat meyakinkan. Menggunakan format standar surat resmi pemerintah, dokumen tersebut mencantumkan nomor surat yang spesifik, yakni Nomor 400.3/Disdik/2791/2025. Di dalamnya, mereka menyebutkan bahwa alasan libur adalah untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa besar yang akan berlangsung di Pekanbaru. Bahkan, mereka turut membubuhkan tanda tangan Walikota Pekanbaru serta stempel resmi palsu, membuat banyak pihak tidak menaruh curiga. Hoaks ini dengan cepat menyebar dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, memicu percakapan dan kepanikan di antara ribuan orang tua yang bertanya-tanya apakah anak-anak mereka harus tetap berangkat ke sekolah.
Respons Cepat Pemerintah dan Klarifikasi Resmi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, segera merespons kehebohan ini. Melalui pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
“Kami pastikan, surat edaran yang mengumumkan libur sekolah PAUD hingga SMP pada hari Senin, 1 September 2025, itu adalah hoaks. Sampai detik ini, tidak ada satu pun instruksi resmi dari Walikota maupun Dinas Pendidikan terkait libur,” ujar Masykur. Ia menambahkan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim komunikasi dan informasi untuk menelusuri sumber penyebaran hoaks ini dan memberikan klarifikasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
Dukungan terhadap klarifikasi ini juga datang langsung dari Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho. Dalam sebuah konferensi pers singkat, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang mereka terima, terutama dari sumber yang tidak jelas. “Saya tidak pernah menandatangani surat edaran semacam itu. Ini adalah upaya pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan situasi. Saya minta masyarakat jangan mudah percaya dan sebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tegas Walikho.
Antara Hoaks dan Kebijakan Sesungguhnya
Penting untuk membedakan antara informasi palsu yang beredar dengan kebijakan yang sesungguhnya. Pada kalimat asli, frasa “yang telah direncanakan” bersifat pasif karena subjek yang merencanakan (para demonstran) tidak disebutkan secara langsung. Dengan mengubahnya menjadi bentuk aktif, kita menambahkan subjek “para demonstran” dan mengubah kata kerja menjadi “merencanakan”.
“Bagi sekolah-sekolah yang berada di zona rawan tersebut, kami telah memberikan imbauan untuk mengambil langkah antisipasi, seperti mengubah metode pembelajaran menjadi daring atau jarak jauh (PJJ). Hal ini semata-mata untuk menjamin keselamatan siswa dan guru. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh kota, dan sekolah lain tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa,” jelas Masykur.
Kondisi ini menambah kerumitan bagi orang tua yang harus membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Beberapa orang tua sempat mengungkapkan kebingungannya, seperti Rina (38), ibu dari seorang siswa SD. “Tadi malam grup WA orang tua heboh. Ada yang bilang libur, ada yang bilang tidak. Saya sempat ragu, tapi akhirnya saya putuskan untuk menghubungi guru wali kelas anak saya langsung. Ternyata benar, infonya palsu,” katanya.
Literasi Digital sebagai Perisai Utama
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat betapa krusialnya literasi digital di tengah masyarakat. Hoaks tentang libur sekolah adalah salah satu jenis disinformasi yang paling sering beredar karena langsung menyentuh kepentingan publik. Penipuan ini sering kali memanfaatkan momen penting, seperti adanya isu demonstrasi atau bencana alam, untuk menambah kredibilitasnya.
Para ahli komunikasi juga turut menyoroti fenomena ini. Dosen komunikasi dari Universitas Riau, Dr. Budi Santoso, menekankan pentingnya peran individu dalam memutus rantai penyebaran hoaks. “Setiap orang harus menjadi saringan informasi. Jangan langsung percaya dan jangan langsung menyebarkan. Periksa sumbernya, pastikan itu berasal dari lembaga atau akun resmi. Di era media sosial, tanggung jawab untuk tidak menyebarkan disinformasi ada pada setiap individu,” pungkasnya.
Baca Juga : Waspada! Kaspersky Peringatkan Era Baru Kejahatan Digital oleh Dark AI
Dengan berakhirnya spekulasi, kegiatan belajar mengajar di Pekanbaru kembali normal. Namun, jejak hoaks ini meninggalkan pelajaran berharga. Ke depannya, kita semua berharap pemerintah dan pihak terkait dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi, sementara masyarakat juga semakin cerdas dan tidak mudah terjebak dalam jebakan hoaks yang kerap kali meresahkan dan merugikan.
