Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang menjabat pada periode 2015-2016, secara resmi di jatuhi vonis pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Jumat (18/7/2025). Tom Lembong di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam kasus korupsi. Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan impor gula. Hal ini telah menyedot perhatian publik dan media massa nasional.
Vonis ini menjadi klimaks dari serangkaian persidangan panjang. Persidangan tersebut mengungkap berbagai detail kebijakan dan praktik di sektor impor gula yang sarat tantangan. Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat dalam amar putusannya menegaskan bahwa tindakan Tom Lembong telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tom Lembong di anggap menyalahi aturan dan kewenangannya. Ia menerbitkan 21 surat persetujuan impor (SPI) gula kristal mentah, diberikan kepada sejumlah perusahaan gula swasta. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas.
Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menyoroti keterlibatan koperasi dalam operasi pasar gula. Hal ini menjadi sorotan. Langkah tersebut di nilai menyimpang dari mekanisme pasar dan regulasi yang berlaku. Kebijakan ini, menurut pertimbangan hakim, berkontribusi pada kerugian negara. Itu juga memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pihak-pihak tertentu. Selain hukuman badan, pengadilan turut menjatuhkan denda sebesar Rp 750 juta kepada Tom Lembong. Jika denda tersebut tidak di lunasi, maka ia harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Namun, sebuah poin penting dalam putusan ini adalah tidak adanya perintah pembayaran uang pengganti kerugian negara (restitusi). Hal ini di dasari oleh keyakinan hakim bahwa Tom Lembong tidak terbukti menerima atau menikmati aliran dana pribadi dari praktik korupsi yang terjadi.
Tuntutan Jaksa Impor Gula Kepada Tom Lembong
Sebelum putusan ini di bacakan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom Lembong dengan hukuman yang jauh lebih berat. Hukuman itu adalah pidana penjara selama 7 tahun, di tambah denda dengan nominal yang sama. Jaksa berargumen bahwa serangkaian kebijakan dan penerbitan 21 SPI impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong telah memicu kerugian keuangan negara yang sangat signifikan. Ini di perkirakan mencapai Rp 578 miliar. Angka fantastis ini di sinyalir sebagai dampak langsung dari pengayaan sejumlah pengusaha gula swasta. Mereka mendapatkan kemudahan dan keuntungan tidak wajar dari kebijakan impor tersebut.
Tom Lembong di dakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini merupakan fondasi hukum dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Khususnya terkait penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini mengakibatkan kerugian negara dan memperkaya diri sendiri atau korporasi. Selain itu, sorotan tajam dari jaksa juga tertuju pada keputusan Tom Lembong yang menunjuk koperasi TNI-Polri. Entitas tersebut bertugas sebagai pengendali harga gula. Menurut jaksa, langkah ini patut di pertanyakan karena seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kapasitas dan mandat yang lebih kuat dalam upaya stabilisasi harga komoditas strategis.
Menanggapi dakwaan dan proses hukum yang berjalan, Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya secara konsisten membantah keras seluruh tuduhan yang di alamatkan kepadanya. Mereka berulang kali menyuarakan dugaan adanya motif politik di balik kasus ini. Argumen tersebut di dasari oleh peran aktif Tom Lembong sebagai Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden 2024. Dalam kesempatan itu ia di kenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkuasa.
Baca Juga : Yoon Suk Yeol Eks Presiden Korsel, Menghadapi Kembali Masalah Hukum!
Ketok Palu! Tom Lembong Akhirnya Dipenjara 4,5 Tahun dalam Skandal Impor Gula
Tim kuasa hukumnya juga bersikeras bahwa fakta-fakta dan kesaksian mengenai impor gula yang terungkap selama persidangan justru menguatkan posisi klien mereka. Mereka mengklaim bahwa tidak ada bukti konkret yang secara langsung mengaitkan Tom Lembong dengan kerugian negara atau penerimaan keuntungan pribadi. Penyangkalan dan klaim adanya intervensi politik ini menjadi salah satu dinamika utama yang mewarnai setiap sesi persidangan.
Vonis 4,5 tahun penjara ini menandai babak baru dalam perjalanan hukum Tom Lembong. Meskipun vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, keputusan hakim tetap menegaskan adanya pelanggaran hukum dalam kasus impor gula. Implikasi dari putusan ini tidak hanya berpengaruh pada masa depan Tom Lembong, tetapi juga pada iklim bisnis dan penegakan hukum di sektor perdagangan komoditas. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai langkah hukum selanjutnya, mengingat penolakan keras yang telah mereka sampaikan, kemungkinan pengajuan banding oleh pihak Tom Lembong tetap menjadi opsi yang terbuka dalam koridor hukum Indonesia. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat penting akan urgensi tata kelola yang baik dan antikorupsi dalam setiap kebijakan publik.
