Kasus Keracunan MBG kembali mengguncang dunia pendidikan di Indonesia. Kali ini, sebanyak 140 siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan pada Selasa, 22 Juli 2025. Insiden ini mengundang keprihatinan publik, sekaligus membuka perdebatan soal keamanan pangan dalam program pemerintah yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi siswa sekolah.
Kronologi Kejadian
Insiden Keracunan MBG bermula saat pihak sekolah membagikan makanan kepada para siswa pada pukul 07.30 WITA. Menu yang disediakan terdiri dari nasi, tahu, dan sayuran. Beberapa siswa mengaku merasa bahwa makanan tersebut memiliki rasa yang aneh—cenderung asin dan asam, tidak seperti biasanya. Meski begitu, karena sudah lapar dan makanan adalah bagian dari program MBG, banyak siswa tetap mengonsumsi makanan tersebut.
Tak lama setelah makan, beberapa siswa mulai mengeluhkan sakit perut, mual, pusing, dan diare. Awalnya hanya 18 siswa yang menunjukkan gejala, namun dalam beberapa jam jumlah korban melonjak menjadi 140 orang. Para siswa langsung dievakuasi dan dirawat di berbagai fasilitas kesehatan di Kota Kupang, termasuk RSUD S.K. Lerik, RS Mamami, RS Siloam, dan beberapa klinik terdekat.
Reaksi Keluarga dan Siswa Usai Kejadian
Kejadian Keracunan MBG ini sontak membuat panik para orang tua. Banyak di antara mereka yang langsung mendatangi sekolah dan rumah sakit untuk mencari tahu kondisi anak-anak mereka. Seorang wali murid, Ibu Yuliana, mengatakan bahwa ia menerima kabar dari anaknya yang mengeluh pusing hebat lewat pesan singkat. “Saya langsung tinggalkan pekerjaan dan lari ke sekolah. Ternyata anak saya sudah dibawa ke rumah sakit. Saya sangat khawatir dan kecewa,” ujarnya sambil menangis.
Sementara itu, beberapa siswa yang sempat sadar memberikan kesaksian bahwa mereka terpaksa makan karena tidak membawa bekal dan mengandalkan makanan MBG sebagai satu-satunya sumber sarapan hari itu. “Awalnya enak-enak saja, tapi setelah satu jam saya mulai pusing dan perut sakit sekali,” ujar salah satu siswa kelas 8.
Respon Pemerintah dan Pihak Sekolah
Menanggapi kejadian Keracunan MBG tersebut, Wali Kota Kupang langsung mengunjungi rumah sakit dan sekolah untuk memastikan penanganan darurat berjalan baik. Dalam konferensi pers singkat, ia menyampaikan bahwa program MBG untuk sementara dihentikan di seluruh sekolah di Kota Kupang sampai hasil investigasi keluar.
“Prioritas kita saat ini adalah keselamatan anak-anak. Kami sudah meminta BPOM untuk mengambil sampel makanan dan melakukan uji laboratorium secepatnya,” ujar Wali Kota.
Dinas Pendidikan Kota Kupang juga menyatakan keprihatinannya dan siap mengevaluasi vendor penyedia makanan. Kepala sekolah SMP Negeri 8 Kupang pun meminta maaf secara terbuka kepada para orang tua dan berjanji akan bekerja sama penuh dalam proses investigasi.
Tanggapan Masyarakat dan Pakar
Di media sosial, Keracunan MBG ini menuai berbagai tanggapan. Banyak masyarakat yang mempertanyakan standar kebersihan dan proses distribusi makanan program MBG. “Kalau programnya bagus tapi implementasinya sembarangan, yang jadi korban anak-anak kita sendiri,” tulis salah satu akun di X (dulu Twitter).
Beberapa pakar gizi dan keamanan pangan juga turut angkat bicara. Menurut Dr. Retno Widjajanti, pakar keamanan pangan dari Universitas Nusa Cendana, ada indikasi bahwa makanan disimpan dalam suhu yang tidak sesuai standar. “Freezer penyimpanan harus minimal bersuhu -18°C. Jika hanya 16°C seperti yang ditemukan dalam laporan awal, maka makanan berisiko terkontaminasi bakteri,” jelasnya.
Baca juga : Waspada! 7 Makanan yang Tak Boleh Dimakan Bersama Durian
Insiden ini menjadi pukulan keras bagi program MBG yang sebenarnya merupakan inisiatif positif dari pemerintah. Program ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Namun, tanpa sistem kontrol yang ketat, program ini bisa menjadi bumerang.
Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, mulai dari pemilihan vendor, proses distribusi, penyimpanan makanan, hingga pelatihan petugas di lapangan. Pemerintah juga didesak untuk melibatkan ahli gizi dan instansi pengawas makanan seperti BPOM dan Dinas Kesehatan dalam proses pengawasan harian.
Lebih dari itu, transparansi kepada publik sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang. Kasus Keracunan MBG ini sudah cukup membuka mata semua pihak bahwa gizi tak hanya soal “gratis”, tapi juga soal keamanan dan kualitas.
Penutup
Keracunan MBG yang dialami 140 siswa di Kupang bukan sekadar insiden teknis, melainkan refleksi dari pentingnya pengawasan serius dalam program pemerintah yang menyangkut keselamatan anak-anak. Jika program MBG ingin tetap berlanjut, maka pembenahan total adalah harga mati. Jangan sampai niat baik justru membawa petaka.
