Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan pendekatan ekonomi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, arah kebijakan fiskal Purbaya akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Luhut menilai wajar bila pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih terdapat berbagai tantangan dan penyesuaian. Ia mencontohkan, kondisi serupa juga dialami pada awal masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Saya pikir Menteri Keuangan (Purbaya) sudah menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1–5,2 persen year on year (yoy). Mudah-mudahan target itu bisa tercapai. Semua tergantung pada mazhab kebijakan yang diterapkan Menkeu,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Kebijakan Injeksi Rp200 Triliun untuk Dorong Likuiditas
Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa ia sudah mengenal cara kerja Purbaya sejak keduanya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP). Ia menyebut Purbaya memiliki perhatian besar terhadap dinamika pasar dan kondisi likuiditas perbankan nasional.
Untuk menjaga perputaran uang di pasar, Purbaya mengalokasikan Rp200 triliun dana pemerintah ke lima bank BUMN. Kebijakan ini, menurut Luhut, merupakan langkah strategis untuk mendorong perekonomian agar lebih dinamis.
“Saya melihat langkah Menkeu Purbaya mengguyur pasar lewat Rp200 triliun di perbankan adalah keputusan yang sangat tepat,” tegasnya.
“Injeksi ini mulai menunjukkan hasil, meski tentu membutuhkan waktu. Proses pemulihan ekonomi tidak bisa instan, seperti makan cabai yang langsung terasa pedas,” tambahnya.
Kritik terhadap Pola “Gas dan Rem” Pemerintah Sebelumnya
Luhut Binsar Pandjaitan juga menyoroti pendekatan ekonomi di masa lalu yang ia sebut sebagai kebijakan “gas dan rem” secara bersamaan. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat base money (M0) menjadi kering karena Bank Indonesia (BI) justru menyerap kembali anggaran pemerintah yang seharusnya beredar di masyarakat.
“Kalau uang yang dibelanjakan pemerintah kembali lagi ke BI, perputaran ekonomi jadi terhambat. Mazhab Purbaya justru kebalikannya — mendorong uang berputar di pasar agar ekonomi bergerak lebih merata,” jelas Luhut.
Baca Juga: Ponpes Al Khoziny Ambruk: Kronologi dan Upaya Penyelamatan
Dorongan untuk Dunia Perbankan
Selain memuji kebijakan fiskal Purbaya, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengingatkan bank-bank nasional agar tidak hanya menaruh dana di bank sentral karena dianggap minim risiko. “Kalau hanya menyimpan uang di BI, saya yang tidak paham ekonomi pun bisa jadi CEO bank. Perbankan harus berani mengambil risiko dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi,” ujarnya.
Luhut menegaskan, kerja sama yang solid antara pemerintah, bank, dan pelaku usaha akan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Ia percaya pendekatan Purbaya akan memastikan perputaran uang tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional lebih merata.
“Ketika uang berputar di seluruh lapisan masyarakat, ekonomi kita akan jauh lebih kuat,” tandas Luhut.
Keyakinan Luhut Binsar Pandjaitan Terhadap Menkeu
Luhut menaruh keyakinan besar pada mazhab ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, pendekatan ekspansif dan pro-pasar yang dijalankan Kementerian Keuangan akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan koordinasi yang kuat antar-lembaga, Luhut optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2 persen dapat tercapai.
