JAKARTA – Fenomena judi online (judol) yang kian merajalela menimbulkan keprihatinan serius, termasuk di kalangan penerima bantuan sosial (bansos). Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan mengganti penerima yang terbukti menyalahgunakan dana bansos untuk aktivitas ilegal tersebut.
Menurut HNW, setiap rupiah dari dana bansos yang bersumber dari pajak rakyat harus sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. Dana itu semestinya meningkatkan kesejahteraan, bukan dipakai berjudi.
Dampak Judi Online: Rusak Ekonomi Keluarga dan Bebani Negara
HNW menyoroti bagaimana judi online merusak individu, menghancurkan ekonomi keluarga, hingga memberi beban berat pada negara. Ia menegaskan, ketika dana bansos yang seharusnya menopang keluarga miskin justru dialihkan untuk judi, maka tujuan utama program bansos terciderai.
Baca Juga : Blokir Rekening Dormant PPATK Didukung Penuh Prabowo!
Tanggung Jawab Pemerintah Menjaga Integritas Bansos
Sebagai wakil rakyat, HNW menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga amanah pajak dengan penuh integritas. Pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan akuntabilitas penyaluran bansos. Karena itu, ia mendorong langkah penertiban dan penggantian penerima yang terbukti menyalahgunakan dana, demi melindungi hak keluarga prasejahtera.
Satgas Judi Online Perlu Sentuh Akar Masalah
HNW mengapresiasi pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Namun, ia menekankan agar Satgas tidak hanya fokus pada jaringan besar, tetapi juga menangani kasus penyalahgunaan bansos. Penindakan harus berjalan seiring dengan penanggulangan dampak sosial-ekonomi akibat judol.
Usulan MPR Pendataan Ulang dan Sanksi Tegas
HNW mendorong pemerintah melakukan pendataan ulang dan verifikasi ketat terhadap penerima bansos. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, pelibatan masyarakat, serta sanksi tegas bagi penerima yang menyalahgunakan bantuan. Sanksi ini tidak hanya berupa pencabutan hak, tetapi juga hukuman tambahan yang memberi efek jera.
Edukasi, Rehabilitasi, dan Pencegahan
Lebih lanjut, HNW menekankan perlunya program edukasi dan sosialisasi masif mengenai bahaya judi online, khususnya di kalangan keluarga penerima bansos. Edukasi harus berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media. Ia juga menyarankan program rehabilitasi dan pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terlanjur kecanduan, agar mereka bisa pulih dan kembali produktif.
Menjaga Marwah Bansos dan Kepercayaan Publik
HNW menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa menjaga integritas bansos berarti menjaga komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah membiarkan penyalahgunaan, publik akan kehilangan kepercayaan pada program bantuan. Karena itu, kebijakan penggantian penerima judol bukan sekadar tindakan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan bansos benar-benar menjadi katalisator kesejahteraan rakyat miskin.
