JAKARTA – Fenomena judi online (judol) yang kian merajalela di berbagai lapisan masyarakat telah memicu keprihatinan serius, tak terkecuali di kalangan penerima bantuan sosial (bansos). Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif dan segera mengganti individu yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan demi aktivitas ilegal ini. HNW menekankan bahwa setiap rupiah dana bansos, yang notabene berasal dari uang pajak rakyat, harus dipastikan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan, bukan malah diselewengkan untuk praktik judi.
Pernyataan lugas HNW ini muncul di tengah gelombang kasus terkait judi online yang semakin meresahkan. Ia menyoroti bagaimana dampak destruktif judi online tidak hanya memiskinkan pelakunya secara individu, tetapi juga secara sistematis menghancurkan stabilitas ekonomi keluarga dan memberikan beban berat pada negara. Lebih jauh, HNW menegaskan bahwa jika dana bantuan sosial yang sejatinya ditujukan sebagai penopang hidup dan pendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin justru dialihkan untuk berjudi, maka esensi dan tujuan mulia dari program bansos itu sendiri telah terciderai secara fundamental. Ini adalah penyimpangan yang tidak bisa ditolerir dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah, kata MPR.
Sebagai representasi rakyat di parlemen, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa amanah pajak rakyat harus dijaga dengan integritas penuh. Penggunaan dana bansos wajib sejalan dengan peruntukannya, yakni untuk meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera, bukan justru menyeret mereka lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat candu judi online. HNW menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan administratif yang besar untuk memastikan akuntabilitas penuh dalam penyaluran bansos. Oleh karena itu, langkah penertiban dan penggantian penerima yang terbukti menyimpang adalah manifestasi konkret dari tanggung jawab tersebut, demi melindungi hak-hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan.
Menyikapi langkah pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, HNW memberikan apresiasi. Namun, ia berharap agar fokus Satgas tidak hanya terpaku pada penindakan terhadap bandar dan jaringan judi berskala besar, melainkan juga harus menyentuh akar masalah di tingkat masyarakat bawah, termasuk isu penyalahgunaan bansos ini. HNW menekankan pentingnya kerja Satgas secara komprehensif dan multidimensional, tidak hanya membasmi praktik perjudian, tetapi juga menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya secara luas, termasuk memutus rantai ketergantungan pada judi.
Untuk mengimplementasikan kebijakan krusial ini, HNW mendorong pemerintah untuk segera melakukan pendataan ulang dan verifikasi ketat terhadap seluruh daftar penerima bansos yang ada. Proses ini harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan data yang valid dan terhindar dari potensi kesalahan atau kecurangan baru. Ia juga mengusulkan adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi penerima yang terbukti menyalahgunakan dana, tidak hanya berupa pencabutan hak penerimaan bansos, tetapi juga kemungkinan sanksi lain yang dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik tidak bertanggung jawab ini di masa mendatang.
MPR Menggarisbawahi Urgensi Program Edukasi dan Sosialisasi
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR tersebut secara khusus menggarisbawahi urgensi program edukasi dan sosialisasi masif mengenai bahaya judi online kepada masyarakat, terutama di kalangan keluarga penerima bansos. Edukasi ini perlu dirancang secara berkelanjutan dan adaptif, menggunakan berbagai media untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko finansial yang menghancurkan, dampak sosial yang memecah belah keluarga, dan kerugian moral dari judi online. Di samping itu, HNW juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyediaan program rehabilitasi atau pendampingan psikologis bagi individu yang sudah terlanjur kecanduan judi, memberikan mereka kesempatan kedua untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, serta memanfaatkan bantuan pemerintah secara lebih bijak dan produktif.
HNW menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa integritas program bansos adalah cerminan langsung dari komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Apabila integritas ini terkikis oleh penyalahgunaan dana untuk kegiatan ilegal seperti judi online, maka kepercayaan publik terhadap program pemerintah akan tergerus. Oleh karena itu, kebijakan penggantian penerima yang terlibat judol bukan semata tindakan administratif, melainkan sebuah langkah strategis dan fundamental untuk menjaga marwah bansos dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar berfungsi sebagai katalisator pembangunan kesejahteraan bagi keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. Ini adalah wujud konkret dari upaya serius pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari ancaman digital yang berpotensi menghancurkan masa depan.
