Yahukimo, Papua Pegunungan — Insiden Pembantaian Yahukimo menewaskan 15 pekerja tambang rakyat di Kampung Kawe, Distrik Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 16 Juli 2025. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menyerang secara brutal, sehingga aparat TNI dan Polri langsung menyisir area dan mengevakuasi korban dari lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau.
Kronologi Pembantaian Yahukimo
Kejadian Pembantaian Yahukimo berlangsung pada Selasa pagi, sekitar pukul 08.00 WIT. Puluhan pekerja tambang rakyat sedang menambang emas ketika tiba-tiba sekelompok bersenjata menyerbu. Para pelaku menembaki para pekerja dari jarak dekat tanpa memberikan peringatan.
Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, Kabid Humas Polda Papua, menjelaskan bahwa serangan berlangsung cepat. “Beberapa korban sempat bersembunyi di gubuk darurat, namun pelaku tetap menemukan dan menembak mereka,” kata Kombes Benny. Aparat masih menyisir area untuk memastikan tidak ada korban tambahan.
Serangan ini terjadi di lokasi tambang yang terpencil, membutuhkan sekitar delapan jam perjalanan darat dan hutan dari pusat distrik. Kondisi ini menyulitkan proses evakuasi dan pengamanan area.
Identitas Korban Pembantaian Yahukimo
Para korban Pembantaian Yahukimo berasal dari berbagai daerah, termasuk Papua, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka merupakan pekerja informal yang mencari peruntungan di tambang emas ilegal yang banyak tersebar di wilayah Yahukimo.
Saat ini, tim TNI mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dekai menggunakan helikopter. Pemerintah memastikan proses evakuasi berjalan aman dan cepat agar keluarga dapat segera menerima jenazah.
Respons Pemerintah dan Aparat Keamanan
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto langsung memerintahkan pasukan tambahan untuk menyisir dan mengamankan area. TNI-Polri menargetkan anggota KKB wilayah Yahukimo sebagai pelaku serangan.
Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menyatakan, “Prioritas kami adalah menyelamatkan pekerja yang masih hidup dan memastikan keamanan lokasi tambang.” Pemerintah pusat juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki dalang dan motif di balik Pembantaian Yahukimo.
Presiden Joko Widodo turut menyampaikan keprihatinan atas tragedi ini. Dalam konferensi pers, Jokowi menegaskan, “Kejadian seperti ini tidak bisa dibiarkan. Negara tidak boleh kalah dari kelompok bersenjata. Penegakan hukum harus dilakukan tegas dan terukur.”
Klaim dan Motif KKB
Tak lama setelah Pembantaian Yahukimo terjadi, sebuah akun media sosial yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim bertanggung jawab atas serangan. Selain itu, mereka menyebut serangan ini sebagai peringatan terhadap aktivitas tambang emas ilegal di tanah Papua.
Juru bicara kelompok tersebut mengklaim bahwa tambang-tambang emas di Yahukimo merupakan bagian dari “perampokan kekayaan alam Papua” dan tidak mendapatkan izin masyarakat adat. Oleh karena itu, mereka menyebut para pekerja sebagai “target sah.”
Pemerintah menolak klaim ini secara tegas. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pelaku secara sengaja membunuh warga sipil tak bersenjata dan pemerintah menolak tindakan itu dalam bentuk apapun.
Dampak Sosial dan Keamanan
Pasca Pembantaian Yahukimo, 125 pekerja tambang migran mengungsi ke wilayah aman seperti Kabupaten Asmat dan Dekai. Jenazah korban dikuburkan di Dekai sementara waktu untuk menghindari risiko kesehatan karena belum sempat direpatriasi ke keluarga masing-masing.
Pemerintah membuka dialog dengan tokoh masyarakat Papua sebagai pendekatan non-militer terhadap konflik yang berkepanjangan. Namun, hingga saat ini, dialog tersebut belum menghasilkan solusi permanen.
Polisi mengumumkan bahwa mereka akan memeriksa pengelola dan pihak yang memasok pekerja ke tambang ilegal. Aparat juga berencana menutup lokasi tambang yang terbukti menjadi sumber konflik berkepanjangan, demi mencegah insiden serupa di masa depan.
Baca juga : Gibran Rakabuming Ditugaskan Tangani Papua
Upaya Pencegahan Pembantaian Yahukimo
Aparat TNI-Polri terus memperkuat kehadiran di wilayah rawan seperti Yahukimo. Mereka melakukan patroli rutin, penyisiran hutan, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang ilegal. Pemerintah berharap kehadiran aparat dapat mencegah konflik bersenjata dan melindungi warga sipil dari ancaman KKB.
Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait risiko tambang ilegal dan pentingnya keamanan bagi pekerja. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat mengurangi jumlah korban di masa depan.
Penutup
Tragedi Pembantaian Yahukimo mengingatkan bahwa konflik bersenjata di Papua masih berlangsung meski pemerintah dan aparat telah melakukan berbagai upaya keamanan dan kesejahteraan. Aparat keamanan dan pemerintah kini harus mengusut tuntas pelaku, menegakkan hukum secara tegas, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah rawan.
Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, pemerintah berupaya memastikan tragedi Pembantaian Yahukimo tidak terulang kembali, serta menciptakan kondisi aman bagi warga dan pekerja tambang di Papua.
