Polemik 4 Pulau Aceh, Said Didu Ingatkan Bobby Nasution: Jangan Tiru Mertua Anda

oleh
Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu mengungkap bahwa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, diduga melobi sejumlah pejabat untuk mendukung rencana pemindahan empat pulau dari Aceh ke wilayah Sumut. Nusasuara/Ucok Wicaksono
Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu mengungkap bahwa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, diduga melobi sejumlah pejabat untuk mendukung rencana pemindahan empat pulau dari Aceh ke wilayah Sumut. Nusasuara/Ucok Wicaksono

Jakarta – Analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait polemik 4 pulau Aceh. Ia menuduh Bobby melakukan berbagai upaya lobi ke sejumlah pejabat penting. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan atas wacana tersebut. Lobi ini bahkan ia lakukan hingga menjelang keputusan akhir dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Saya tahu bapak melakukan lobi sampai di titik terakhir kepada siapa pun agar mendukung pemindahan 4 pulau ke Sumatera Utara,” ungkap Said Didu dalam program Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews, Selasa (17/6/2025).

Meski tidak menyebutkan nama tokoh yang dilobi, Said Didu menuturkan bahwa orang tersebut harus terbang langsung dari Jakarta ke Medan demi menemui Bobby. Ia mempertanyakan motif Gubernur Sumut ini. Apalagi, sebelumnya Bobby sempat mengunjungi Aceh untuk mengajak “kolaborasi” dalam mengelola pulau-pulau tersebut.

“Kolaborasi itu istilah makelar dalam urusan bisnis. Kalau sudah menyangkut kewenangan wilayah, itu bukan ruang kompromi apalagi transaksi,” tegas Said Didu.

Makelar Politik dalam Polemik 4 Pulau Aceh: Nasihat Keras Said Didu

Said Didu memberikan nasihat keras kepada Bobby Nasution. Ia meminta Bobby agar tidak mengulangi pendekatan seperti itu dalam menyusun kebijakan. Menurut Said Didu, jangan sampai jabatan ia gunakan sebagai alat untuk melegitimasi langkah-langkah yang beraroma kepentingan pribadi atau politik keluarga. Polemik 4 pulau Aceh ini menjadi contoh nyata dari apa yang Said Didu kritisi.

Baca Juga : BREN Gemilang: Laba Bersih Rp 1,06 Triliun Perkuat Dominasi Prajogo di Energi Terbarukan Awal 2025

“Nasihat saya ke Nak Bobby, saya kenal bapak Anda. Saya berharap Anda sedikit mengikuti bapak Anda—jangan semua ke mertua Anda,” sindir Said Didu. Ia mengacu pada hubungan Bobby sebagai menantu Presiden Joko Widodo.

Kritik Said Didu ini menggarisbawahi pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus bertindak berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Polemik 4 pulau Aceh ini membuka diskusi yang lebih luas tentang etika politik dan penggunaan kekuasaan.

Reaksi Publik dan Dampak Polemik 4 Pulau Aceh

Publik menyambut kritik Said Didu ini dengan berbagai reaksi. Banyak yang mendukungnya. Mereka menganggap kritiknya relevan dan berani. Namun, ada juga yang menuduh Said Didu melakukan politisasi isu. Meskipun demikian, polemik 4 pulau Aceh ini telah menarik perhatian publik. Ini mendorong diskusi yang sehat tentang batas-batas wewenang seorang gubernur.

Dampak dari polemik ini tidak hanya terbatas pada ranah politik. Ini juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara memiliki ikatan historis yang kuat. Polemik ini berpotensi merusak hubungan baik antara keduanya. Penting bagi para pemimpin untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan.

Said Didu menekankan bahwa penyelesaian polemik ini harus berdasarkan hukum. Mereka juga harus melakukannya dengan dialog yang transparan dan terbuka. Ia percaya bahwa solusi terbaik adalah yang menguntungkan semua pihak. Solusi tersebut tidak boleh menimbulkan ketidakadilan.

Menuju Solusi Damai

Polemik 4 pulau Aceh ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Bobby Nasution. Said Didu telah memberikan kritik yang keras dan membangun. Ia berharap Bobby bisa belajar dari kesalahan. Ia juga berharap Bobby bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bijak di masa depan.

Penting bagi semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Mereka harus mencari solusi damai. Mereka harus mendasarkan solusi tersebut pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Masa depan hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara bergantung pada bagaimana mereka menangani polemik ini.

No More Posts Available.

No more pages to load.