Rencana pemerintah untuk memperluas program wajib belajar menjadi 13 tahun, yang mencakup pendidikan dari tingkat usia dini hingga menengah, kini memasuki tahap krusial. Program ambisius ini membutuhkan dukungan kuat dan kolaborasi dari semua pihak agar dapat terealisasi dengan sukses. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lestari Moerdijat, menekankan bahwa langkah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan pemahaman dan gerak bersama dari seluruh elemen bangsa.
Menurut Lestari Moerdijat, mewujudkan program wajib belajar 13 tahun—yang dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)—adalah proses yang kompleks. Kita membutuhkan perencanaan matang dan identifikasi cermat terhadap berbagai tantangan yang mungkin timbul di lapangan. “Upaya untuk mewujudkan program ini sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak,” kata Lestari. Oleh karena itu, ia menekankan agar segera melakukan sosialisasi untuk membangun dukungan publik dan memastikan semua pihak memahami peran mereka dalam menyukseskan program ini.
Secara teknis, Lestari menyoroti perlunya kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Ini termasuk pemanfaatan potensi SDM lokal yang ada di setiap daerah. Ia berpendapat bahwa tenaga pendidik yang berkualitas dan dukungan dari masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan. “Pemanfaatan potensi SDM lokal dan kesiapan mereka adalah hal krusial untuk memastikan program ini berjalan efektif,” tambahnya.
Sinergi Antar-Kementerian untuk Capai Target
Rencana perluasan wajib belajar ini juga mendapat respons positif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan komitmennya untuk merealisasikan program ini. Salah satu strategi utama yang akan dijalankan adalah konsep ‘satu desa satu PAUD’. Konsep ini bertujuan untuk memastikan setiap anak usia dini di seluruh desa di Indonesia memiliki akses ke pendidikan formal.
Untuk mewujudkan program ini, Mendikdasmen tidak bisa bekerja sendirian. Sinergi dengan kementerian lain menjadi sangat penting. Abdul Mu’ti berencana bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mengoptimalkan pendirian PAUD di setiap desa. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, Mendikdasmen juga akan fokus pada peningkatan kualitas guru-guru PAUD, yang merupakan fondasi penting dalam pendidikan anak usia dini.
Peningkatan Kualitas Pendidik sebagai Kunci Sukses
Aspek peningkatan kualitas guru, terutama di tingkat PAUD, menjadi fokus utama dalam program ini. Pemerintah menyadari bahwa investasi pada pendidikan anak usia dini tidak akan optimal tanpa guru-guru yang kompeten dan terlatih. Oleh karena itu, program pelatihan dan sertifikasi bagi guru PAUD akan menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan visi untuk tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjamin kualitasnya.
Program wajib belajar 13 tahun memiliki implikasi jangka panjang yang sangat positif bagi masa depan bangsa. Kami berharap, dengan memberikan pendidikan dasar yang kuat sejak usia dini, generasi penerus dapat memiliki pondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan global. Pendidikan yang inklusif dan merata akan mengurangi angka putus sekolah dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
Baca Juga : Pecahkan Rekor Dunia, Sumsel Cetak Sejarah Lewat Pelatihan AI untuk 25.000 Guru
Pada akhirnya, keberhasilan program wajib belajar 13 tahun sangat bergantung pada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, guru, hingga komunitas lokal, semua memiliki peran masing-masing. Lestari Moerdijat menegaskan kembali bahwa kolaborasi dan pemahaman bersama adalah kunci utama. “Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kita harus bergerak bersama,” pungkasnya. Harapannya, dengan kolaborasi yang kuat, program ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan sebuah kenyataan yang akan membawa perubahan signifikan bagi pendidikan di Indonesia.
