Jakarta — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah masih mengkaji sejumlah opsi. Ini dilakukan untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kepada Pemerintah China.
Rosan menjelaskan, hasil kajian tersebut akan di presentasikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Ini akan di lakukan setelah seluruh proses selesai. “Kami ingin penyelesaiannya bersifat komprehensif, bukan solusi sementara yang justru menimbulkan masalah baru,” ujar Rosan di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).
Kajian Whoosh Tidak Hanya Soal Finansial
Rosan, yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, menekankan bahwa pemerintah tidak hanya meninjau persoalan dari sisi finansial. Ia menilai komunikasi dengan Pemerintah China juga menjadi aspek penting dalam penyelesaian ini.
Ia menyebut akan melakukan pembicaraan dengan National Development and Reform Commission (NDRC). Otoritas ini adalah ekonomi utama di Tiongkok. “Mohon bersabar. Kami sedang menelaah semua opsi, termasuk yang berkaitan dengan hubungan bilateral dan dampaknya terhadap PT KAI sebagai operator,” jelasnya.
Menurutnya, solusi yang tepat akan memberikan efek positif tidak hanya bagi proyek Whoosh, tetapi juga bagi layanan kereta api nasional secara keseluruhan.
Harap Rampung Sebelum Akhir 2025
Ketika di tanya mengenai rincian opsi yang sedang di kaji, Rosan belum bersedia menjelaskan lebih jauh. Namun, ia berharap proses kajian dapat rampung sebelum tahun 2025 berakhir.
“Kami ingin keputusan final di ambil dengan hati-hati dan berbasis data, agar hasilnya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara,” tegasnya.
Baca Juga: Resmi Jadi Sekolah Garuda, SMANU MH Thamrin Siap Cetak Siswa Bersaing Global
Tanggapan atas Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa permasalahan utang Kereta Cepat Whoosh hanya tinggal menunggu restrukturisasi. Namun, itu masih menunggu pembicaraan dengan China Development Bank (CDB).
Luhut juga menjelaskan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan tim perundingan tertunda. Hal ini terjadi akibat transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
Ia bahkan menyebut sudah meminta Rosan untuk segera menunjuk nama-nama anggota tim perundingan tersebut. “Waktu saya ke China tiga bulan lalu, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu keppres. Saya sudah minta Pak Rosan segera menyiapkan timnya,” kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Luhut menegaskan bahwa persoalan Whoosh tidak melibatkan dana APBN. “Masalah itu tinggal restrukturisasi saja. Tidak ada yang meminta dana APBN untuk melunasi utang tersebut,” tutupnya.
