Pada Kamis, 4 September 2025, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat resmi diserahkan ke DPR RI oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain itu, dengan dua set tuntutan—17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang—gerakan ini bertujuan untuk mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Latar Belakang Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat
Gerakan ini dimulai pada 28 Agustus 2025, ketika ribuan demonstran dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan serikat buruh, turun ke jalan di Jakarta. Selain itu, mereka menuntut perubahan atas kondisi politik, hukum, dan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Untuk itu, para aktivis dan tokoh publik pun menyusun 25 tuntutan sebagai bentuk konsolidasi. Kemudian, secara rinci, tuntutan tersebut dibagi menjadi dua kategori: 17 tuntutan yang harus diselesaikan dalam satu minggu dan 8 tuntutan yang harus dituntaskan dalam satu tahun.
Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat
17+8 Tuntutan Rakyat Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)
-
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
-
Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan dan korban kekerasan lainnya.
-
Bekukan kenaikan gaji dan fasilitas anggota DPR.
-
Publikasikan transparansi anggaran DPR.
-
Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah.
-
Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis.
-
Umumkan komitmen partai politik untuk berpihak pada rakyat.
-
Libatkan kader partai dalam dialog publik bersama masyarakat.
-
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
-
Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo.
-
Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang melanggar HAM.
-
TNI segera kembali ke barak dan hentikan pengamanan sipil.
-
TNI tidak boleh mengambil alih fungsi Polri.
-
TNI tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
-
Pastikan upah layak untuk buruh dan pekerja.
-
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
-
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah dan outsourcing.
17+8 Tuntutan Rakyat Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)
-
Bersihkan dan reformasi besar-besaran DPR dengan audit independen.
-
Reformasi partai politik dan penguatan fungsi oposisi.
-
Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
-
Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
-
Reformasi sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
-
Pastikan TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
-
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
-
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Penyerahan Tuntutan ke DPR
Pada 4 September 2025, perwakilan dari Kolektif 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah, termasuk Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez, menyerahkan dokumen tuntutan tersebut ke DPR RI melalui Gerbang Pancasila. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, bersama anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menerima penyerahan ini. Selain itu, Andre Rosiade turut menandatangani surat serah terima sebagai bukti penerimaan resmi.
Respons Pemerintah dan DPR soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Setelah penyerahan 17+8 Tuntutan Rakyat, berbagai pihak mulai memberikan respons. Partai Demokrat, melalui Sekjen Herman Khaeron, mendesak DPR untuk lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa DPR harus mengadakan dialog terbuka dengan rakyat agar kebijakan yang mereka ambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik.
Sementara itu, situasi di sekitar Gedung DPR pada 5 September 2025, tepat pada tenggat waktu tuntutan jangka pendek, tercatat kondusif. Tidak ada massa yang berkumpul, dan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut lancar. Namun, pagar gedung tetap tertutup rapat dengan barier beton sebagai langkah antisipasi.
Dampak Sosial dan Politik
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat mencerminkan meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, melalui media sosial, tuntutan ini menyebar luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk influencer, aktivis, dan masyarakat umum. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa rakyat semakin vokal dalam menyuarakan pendapat dan menuntut perubahan.
Selain itu, gerakan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan menuntut publikasi anggaran dan audit independen, masyarakat berharap pemerintah bertanggung jawab secara jelas dan terbuka atas penggunaan dana negara.
Baca juga : PBB Respons Demo DPR dan Tunjangan Kontroversial
Tantangan 17+8 Tuntutan Rakyat ke Depan
Meskipun tuntutan jangka pendek memiliki tenggat waktu yang ketat, tantangan sesungguhnya terletak pada pemenuhan tuntutan jangka panjang. Reformasi struktural yang mendalam, seperti pembenahan DPR, reformasi perpajakan, dan penguatan lembaga pengawas, memerlukan komitmen politik yang kuat dan waktu yang cukup. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mendorong implementasi dari tuntutan-tuntutan tersebut.
Kesimpulan
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat telah berhasil menarik perhatian publik dan pemerintah. Selain itu, dengan menyerahkan tuntutan secara resmi ke DPR, masyarakat berharap DPR mendengar aspirasi mereka dan mewujudkannya dalam kebijakan nyata. Oleh karena itu, ke depan, peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendorong implementasi tuntutan ini akan sangat menentukan keberhasilannya.
