NusaSuara — Penangkapan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyedot perhatian publik. Selain dugaan suap proyek yang menjeratnya, harta kekayaan Ardito Wijaya kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per April 2025, Ardito tercatat memiliki total kekayaan lebih dari Rp12 miliar, yang sebagian besar berasal dari aset tanah dan bangunan.
Rincian Harta Kekayaan Ardito Wijaya
Data LHKPN menunjukkan bahwa kekayaan terbesar Ardito Wijaya berasal dari kepemilikan properti. Total nilai tanah dan bangunan yang di laporkannya mencapai Rp12,035 miliar, tersebar di sejumlah lokasi.
Selain properti, Ardito juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp117.356.389, yang menambah total akumulasi kekayaannya.
Koleksi Kendaraan Bernilai Ratusan Juta Rupiah
Tak hanya properti, kendaraan pribadi Ardito Wijaya juga tercatat dalam laporan resmi. Total nilai kendaraan yang di milikinya mencapai Rp705 juta, terdiri dari:
-
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 A/T (2017) – Rp357 juta
-
Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD (2018) – Rp345 juta
-
Suzuki UY 125 S (Suzuki Spin) AT (2011) – Rp3 juta
Seluruh kendaraan tersebut dilaporkan sebagai hasil sendiri, sebagaimana tercantum dalam LHKPN.
KPK Masih Dalami Kronologi OTT
Hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara rinci kronologi OTT yang menjerat Ardito Wijaya. Informasi terkait barang bukti, lokasi penangkapan, hingga nilai dugaan suap masih dalam tahap pendalaman.
Namun, KPK memastikan bahwa OTT ini tidak hanya melibatkan Ardito. Sejumlah pihak lain turut di amankan, meski identitas mereka belum dipublikasikan ke publik.
Baca Juga: Jutaan Dolar Menguap: Hanya Ronaldo yang Dinilai Pantas Digaji Tinggi di SPL
Dugaan Suap Proyek Jadi Fokus Penyidikan
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya berkaitan dengan dugaan suap proyek. Para pihak yang di tangkap telah di bawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Menurut rencana, rombongan hasil OTT tersebut akan tiba di Kantor KPK pada Rabu malam, sebelum penentuan status hukum lebih lanjut.
Publik Menanti Transparansi Penegakan Hukum
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, khususnya dalam pengelolaan proyek dan anggaran daerah. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam mengungkap fakta hukum secara terbuka dan menyeluruh.
