Jakarta, — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, baru-baru ini mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyampaikan laporan terkait progres pembangunan IKN. Dalam pertemuan tersebut, Basuki menjelaskan perkembangan terbaru proyek monumental ini yang semakin mendekati realisasi.
Laporan Progres IKN Pasca Perpres 79/2025
Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa laporan mengenai status dan perkembangan pembangunan IKN telah di sampaikan kepada dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto. Laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga skema pendanaan yang telah di rancang untuk kelanjutan proyek IKN.
“Saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” ungkap Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (3/10). Peraturan Presiden tersebut menjadi landasan utama untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
Rencana Pembangunan 2026-2028: Fokus pada Legislatif dan Yudikatif
Pada kesempatan tersebut, Basuki juga menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 2026-2028. Fokus utama pembangunan dalam kurun waktu tersebut adalah penyelesaian kompleks kawasan legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan IKN menjadi pusat politik Indonesia.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah sangat optimis IKN akan siap menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. “Kami optimis Nusantara dapat di persiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tuturnya dengan penuh keyakinan.
Baca Juga: Topan Ragasa Mengguncang Asia Timur, Jutaan Warga Dievakuasi
Pembahasan Anggaran dengan Menteri Keuangan
Selain itu, Basuki juga telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Rabu (1/10) lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang skema pendanaan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Purbaya mendukung tiga skema pembiayaan yang dapat di gunakan, yaitu:
-
APBN — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan IKN.
-
KPBU — Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, sebagai bentuk kolaborasi publik-swasta.
-
FDI — Foreign Direct Investment, yaitu investasi asing yang di harapkan dapat mendukung proyek IKN.
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan melalui akun Instagram resminya bahwa Menteri Keuangan berkomitmen untuk memastikan kelancaran pendanaan guna menyukseskan proyek ini.
Pembangunan IKN: Arah Ke Ibu Kota Politik
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan IKN dan menekankan bahwa ibu kota baru ini akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia. Pemerintah juga telah memulai tahap pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN secara bertahap. Targetnya, pada 2029, sekitar 9.500 ASN akan berkantor di IKN, sebagai bagian dari proses transisi ke ibu kota baru.
Menyongsong Masa Depan IKN
Pembangunan IKN merupakan langkah strategis yang akan mengubah wajah Indonesia di masa depan. Dengan progres yang semakin pesat, optimisme untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik modern dan inklusif pada tahun 2028 semakin menguat. Proyek ini bukan hanya sekadar soal infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan sebuah pusat pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
