NusaSuara — Polemik mengenai peran ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal viral di media sosial. Dalam sebuah forum, Cucun menyebut bahwa MBG tidak membutuhkan ahli gizi, melainkan “pengawas gizi” yang bahkan dapat direkrut dari lulusan SMA setelah pelatihan tiga bulan. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras, khususnya dari para tenaga kesehatan dan komunitas ahli gizi.
Banyak pihak menilai bahwa pernyataan tersebut merendahkan profesionalisme ahli gizi yang membutuhkan pendidikan sarjana, kompetensi teknis, dan pengalaman praktik untuk memastikan keamanan serta kecukupan gizi pada setiap menu yang di sajikan dalam program nasional.
BGN Luruskan: Tenaga Utama SPPG Wajib Profesional
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan tegas meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa tenaga yang menjadi tulang punggung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus berasal dari lulusan minimal sarjana, khususnya sarjana gizi.
“Prioritas pertama tetap sarjana gizi. Namun kita menghadapi kenyataan bahwa produksinya terbatas, sedangkan program MBG terus berjalan,” ujar Dadan. Ia menekankan bahwa BGN tidak mungkin menurunkan kualitas hanya karena keterbatasan jumlah tenaga.
Solusi BGN: Buka Peluang untuk Lulusan Terkait Ilmu Gizi
Dadan menjelaskan bahwa BGN saat ini mencari lulusan dari bidang lain yang masih memiliki dasar pengetahuan gizi, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan ilmu pangan. Menurutnya, dasar-dasar gizi dalam kurikulum bidang tersebut cukup relevan untuk mendukung kebutuhan SPPG.
“Karena program ini tidak menetapkan menu standar nasional, setiap SPPG membutuhkan orang yang paham gizi. Jika bukan sarjana gizi, setidaknya ia memiliki dasar akademis yang berkaitan dengan gizi,” jelasnya.
Pendekatan ini di nilai sebagai jalan tengah yang tetap mempertahankan kualitas, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan tenaga ahli.
Teguran pada Peserta Forum Ikut Picu Reaksi Publik
Kontroversi semakin memanas ketika rekaman video memperlihatkan Cucun memotong penjelasan seorang peserta forum yang mempertanyakan rencana penggantian istilah “ahli gizi.” Peserta itu meminta agar pemerintah tidak lagi menggunakan embel-embel ahli gizi jika tenaga yang direkrut bukan dari latar akademis gizi.
Cucun menegur peserta tersebut dengan nada keras, menyebutnya arogan, dan menilai bahwa pembuat kebijakan ada di DPR. Pernyataan itu menambah kritik publik karena di nilai tidak menghargai aspirasi tenaga profesional yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG.
Cucun Ahmad Syamsurizal Klarifikasi dan Ajukan Permohonan Maaf
Setelah video tersebut viral, Cucun menyampaikan permintaan maaf dan memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya. Ia menegaskan bahwa wacana mengganti nomenklatur “ahli gizi” menjadi “quality control” atau “Pengawas Makanan Bergizi” masih sekadar usulan dan belum tentu di terapkan.
Ia juga menyatakan bahwa pernyataannya di forum tidak bermaksud merendahkan profesi ahli gizi dan meminta publik melihat konteks keseluruhan diskusi.
Baca Juga: Volatilitas Bensin Pengaruhi Cold Start hingga Emisi, Ini Penjelasan Pakar ITB
DPR & Pemerintah Sepakat Kembali ke Jalur Profesional
Untuk meredakan polemik, Cucun Ahmad Syamsurizal menggelar pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan BGN di kompleks parlemen. Dalam pertemuan itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengoptimalkan peran ahli gizi sebagai bagian utama dari program MBG.
Cucun menyebut bahwa usulan perubahan nomenklatur sebenarnya muncul dari rapat Komisi IX DPR sebagai respons terhadap kekurangan ahli gizi. Namun setelah di telaah, perubahan istilah justru berpotensi menghilangkan peran ahli gizi dan membuat profesi tersebut tergerus oleh tenaga nonkompeten.
“Kita respons, kita bawa, dan kita pastikan profesinya tidak tereliminasi,” ujar Cucun Ahmad Syamsurizal.
Mengapa Peran Ahli Gizi Tidak Bisa Di gantikan?
Banyak pakar menilai bahwa keberadaan ahli gizi dalam program MBG adalah syarat mutlak. Selain memastikan kecukupan gizi, ahli gizi bertanggung jawab mengatur kebutuhan energi, memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik, serta memastikan keamanan pangan.
Ketika peran tersebut di gantikan oleh tenaga tanpa kompetensi memadai, risiko kesehatan anak meningkat, terutama di daerah rawan stunting dan kekurangan gizi kronis.
Dengan pernyataan terbaru BGN dan DPR, publik berharap bahwa program MBG tetap di jalankan secara profesional, berbasis ilmu pengetahuan, dan tidak dipengaruhi wacana yang berpotensi menurunkan standar pelayanan.
