Demo 25 Agustus memadati kawasan gedung DPR/MPR RI saat ribuan mahasiswa menuntut transparansi dan evaluasi kesejahteraan anggota dewan. Aksi yang awalnya damai berubah ricuh pada sore hari; polisi menembakkan gas air mata, mengerahkan water cannon, dan mengamankan ratusan orang. Penutupan ruas Gatot Subroto hingga akses Tol Dalam Kota menimbulkan kemacetan panjang serta mengganggu layanan transportasi publik.
Kronologi Lengkap Aksi Demo 25 Agustus
Sejak pagi, massa dari berbagai elemen memadati kawasan Senayan untuk berpartisipasi dalam Demo 25 Agustus. Sekitar pukul 10.30 WIB, petugas menutup ruas di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto untuk pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Polisi memasang barier beton, melumuri pagar dengan oli agar sulit dipanjat, dan menyiagakan kendaraan taktis di ring luar kompleks parlemen.
Menjelang siang, arus massa bertambah dari arah Slipi dan Gerbang Pemuda. Aksi yang mulanya berlangsung damai berubah memanas ketika sebagian demonstran mencoba menerobos pagar. Aparat kemudian menembakkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan di beberapa titik. Media internasional melaporkan aksi demo saling lempar batu dan botol, serta ada api di bawah jembatan layang dekat gedung DPR. Di sekitar lokasi dikerahkan lebih dari 1.200 personel pengamanan.
Menjelang sore, massa yang terhambat di depan pagar berpindah ke akses Tol Dalam Kota (Tol Dalkot) di ruas Gatsu. Penutupan akses tol membuat kerumunan bisa bergerak di badan jalan bebas hambatan, memperlebar area konsentrasi massa ke arah Pancoran. Penutupan ini berlanjut hingga malam hari, sementara polisi melakukan pengalihan arus di sejumlah persimpangan.
Isu pemicu aksi hari itu berkisar pada besaran penghasilan dan tunjangan anggota DPR, terutama tunjangan rumah yang diberitakan Rp50 juta per bulan sejak 2024. Narasi penolakan terhadap “kenaikan” kesejahteraan anggota dewan di tengah tekanan ekonomi publik menjadi bahan bakar kemarahan peserta aksi, terutama saat Demo 25 Agustus.
Tuntutan Massa
Sejumlah seruan tuntutan beredar melalui kanal resmi dan media sosial penyelenggara. Aliansi mahasiswa dan jaringan gerakan sipil—termasuk “Gejayan Memanggil”—mendorong evaluasi menyeluruh terhadap gaji/tunjangan anggota DPR, transparansi penggunaan uang rakyat, serta agenda anti-korupsi yang lebih tegas. Beberapa rilisan menyebutkan daftar tuntutan hingga sembilan poin, mulai dari penolakan kenaikan penghasilan legislator sampai desakan penertiban anggaran fasilitas pejabat.
Sejumlah rilis menuntut akuntabilitas kebijakan, menilai sebagian kebijakan tidak peka terhadap kondisi masyarakat, dan mengkritik praktik yang melemahkan kontrol publik. Meski detail tiap rilis berbeda, benang merahnya tetap sama: merapikan prioritas belanja negara dan memangkas privilese yang tidak mendesak. Hal ini sangat ditekankan para peserta Demo 25 Agustus.
Respons DPR
Dari sisi parlemen, pimpinan DPR menyampaikan sejumlah penjelasan. Puan Maharani menegaskan komponen kesejahteraan disusun dengan mempertimbangkan biaya hidup Jakarta. Pejabat lain menyampaikan tunjangan rumah Rp600 juta merujuk skema sewa lima tahun, bukan per tahun, untuk menghindari kesalahpahaman. Di sisi lain, ada juga pernyataan dari pimpinan yang menilai tunjangan rumah Rp50 juta per bulan “masuk akal”, yang justru memantik perdebatan lebih lanjut, terutama dalam konteks Demo 25 Agustus.
Pernyataan-pernyataan ini belum sepenuhnya meredakan kritik di lapangan. Di media sosial dan kanal komunitas, narasi yang dominan tetap mempertanyakan sensitivitas kebijakan tersebut terhadap situasi ekonomi warga. Dalam konteks itu, sebagian massa aksi menuntut dialog yang lebih terbuka serta audit kebijakan kesejahteraan pejabat publik.
Polisi Mengamankan Massa Demo 25 Agustus
Selama eskalasi, aparat menggunakan beberapa tahapan pengendalian massa—mulai dari himbauan, pembatasan akses, water cannon, hingga gas air mata. Polisi menyatakan tindakan diambil ketika terjadi pelemparan benda ke arah petugas. Selain mahasiswa, aparat menyebut ada kelompok pelajar yang terlibat setelah menerima ajakan melalui media sosial. Angka penangkapan berbeda. Polda Metro Jaya melaporkan 351 orang diamankan (155 dewasa, 196 di bawah umur), sementara LBH Jakarta menyebut total yang dibawa sekitar 370 orang, lebih dari separuhnya anak di bawah umur. Perbedaan angka ini menunjukkan pentingnya verifikasi lanjutan pasca-aksi pada Demo 25 Agustus.
Di lapangan, laporan media juga mencatat kerusakan fasilitas umum di beberapa titik. Sejumlah media melaporkan pembakaran pos polisi di Petamburan saat puncak kericuhan malam. Polri dan pemda memverifikasi detailnya dalam evaluasi resmi.
Baca juga : Demo Pati Memanas, Bupati Sudewo Dilempari Sandal dan Botol
Dampak Lalu Lintas akibat Demo 25 Agustus
Efek langsung terhadap mobilitas warga terasa sejak siang. Penutupan ruas Gatot Subroto di depan DPR dan akses Tol Dalam Kota membuat kepadatan menjalar ke simpul-simpul jalan arteri. Malam harinya, penutupan di depan DPR dan Tol Dalkot masih berlangsung untuk pembersihan dan sterilisasi area.
Transportasi publik ikut terdampak. TransJakarta mengalihkan dan menghentikan sejumlah rute (antara lain koridor 9 dan rute 1W, 3F, 9A, 10H, T31, S61) karena penutupan jalan di sekitar Senayan. Operator KRL melaporkan gangguan lintas Tanah Abang–Rangkasbitung dan meminta pengguna beralih ke stasiun alternatif akibat penumpukan di Palmerah serta pembatasan operasi. Laporan media juga menggambarkan kepadatan luar biasa di Tanah Abang akibat keterlambatan rangkaian.
Tanggapan Warga & Netizen
Di platform X dan Instagram, warganet memperdebatkan dua hal terkait demo 25 agustus: substansi tuntutan dan metode aksi. Sebagian mendukung dorongan revisi kesejahteraan anggota dewan serta transparansi anggaran; sebagian lain mengkritik tindakan anarkis dan dampaknya pada layanan publik. Massa mengibarkan simbol budaya pop—termasuk bendera “One Piece”—menegaskan tren yang memadukan budaya internet dan protes politik. Panitia lewat “Gejayan Memanggil” menyerukan pakaian hitam dan merilis daftar tuntutan, menunjukkan peran mobilisasi digital terkait Demo 25 Agustus.
Di luar ruang digital, warga yang bermobilitas harian menyuarakan frustrasi karena perjalanan pulang terganggu parah. Komuter mendesak otoritas dan panitia aksi menata koridor protes agar layanan umum tetap berjalan tanpa menggerus hak berpendapat. Mereka menuntut pemda dan operator menyiapkan protokol antikemacetan dan pengalihan rute cepat, terutama di ruas tol.
Kesimpulan
Aksi demo di sekitar gedung DPR menonjolkan tuntutan transparansi dan evaluasi kesejahteraan anggota dewan. DPR menyampaikan klarifikasi, namun perdebatan publik tetap kuat. Polisi mengamankan ratusan orang dengan data yang masih berbeda, sementara lalu lintas dan layanan transportasi terganggu. Ke depan, para pihak perlu membuka dialog, menata koridor protes, dan menyiapkan mitigasi transportasi agar hak warga terjaga tanpa melumpuhkan layanan umum.
