NusaSuara — Lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil di Afrika menyerukan agar pejabat keamanan, termasuk Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan, di adili atas dugaan pembunuhan sekitar 3.000 warga sipil sejak pemilihan umum pada 29 Oktober 2025. Mereka juga menuntut pengunduran diri Presiden Samia Suluhu yang di nilai gagal melindungi rakyat. Selain itu, ia di duga terlibat dalam penumpasan brutal pasca pemilu.
Seruan itu di sampaikan melalui laporan resmi di Nairobi oleh gerakan “Jumuiya Ni Yetu”, yang berarti “Komunitas adalah Milik Kita” dalam bahasa Swahili. Laporan ini menyoroti dugaan kekerasan sistematis, represi politik, dan pemadaman internet nasional yang di gunakan untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan Dugaan Pembunuhan Massal Pasca Pemilu Tanzania
Menurut laporan Jumuiya Ni Yetu, pembunuhan massal terjadi setelah pemilu yang di sebut sarat kecurangan dan intimidasi politik.
Presiden Samia Suluhu Hassan di nyatakan menang telak dengan 97,66 persen suara, atau sekitar 31,9 juta dari 32,6 juta suara sah, menurut Komisi Pemilihan Nasional Tanzania. Namun, hasil itu memicu kritik luas dari kelompok oposisi dan masyarakat sipil. Mereka menilai pemilu tidak transparan.
“Sejak 29 Oktober, ribuan warga sipil menjadi korban kekerasan aparat. Hingga 7 November 2025, sedikitnya 3.000 orang tewas dan ribuan lainnya hilang,” tulis laporan koalisi tersebut.
Koalisi memperingatkan bahwa angka korban bisa jauh lebih besar karena pemadaman internet berkepanjangan dan pembatasan media yang ketat di seluruh negeri.
Korban dari Berbagai Kalangan
Laporan itu menyebut korban berasal dari berbagai latar belakang: pengunjuk rasa, anak jalanan, tenaga medis, dan warga sipil yang tidak terlibat aksi.
Kelompok HAM menuduh aparat menggali kuburan massal, terutama di kawasan Mabwepande, untuk menyembunyikan bukti pembunuhan di luar hukum.
“Rumah sakit di jaga ketat oleh polisi dan intelijen. Mereka menyita ponsel, menghapus rekaman, dan melarang keluarga mengenali jenazah,” tulis laporan tersebut.
Sejumlah tenaga medis bahkan mengaku mendapat tekanan agar melukai pasien yang selamat dari tembakan, dengan tujuan menghilangkan saksi hidup. Tuduhan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aparat keamanan menjalankan operasi sistematis untuk membungkam warga.
Dugaan Keterlibatan Keluarga Presiden Samia Suluhu
Koalisi masyarakat sipil menuding sebagian senjata yang di gunakan dalam operasi penumpasan di impor oleh anggota keluarga dekat Presiden Samia Suluhu Hassan. Senjata tersebut merupakan persenjataan militer berat yang tidak seharusnya di pakai dalam operasi kepolisian.
Laporan itu menyebut penggunaan senjata berdaya ledak tinggi menunjukkan adanya perencanaan matang dan dukungan dari lingkaran elit politik.
Jika tuduhan ini benar, maka peristiwa tersebut bisa menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling serius di Afrika Timur dalam dua dekade terakhir.
Desakan Internasional dan Tuntutan Mundur Presiden Tanzania
Koalisi sipil mendesak agar Presiden Samia Suluhu Hassan segera mengundurkan diri dan membentuk pemerintah transisi sementara untuk memulihkan stabilitas nasional.
Mereka juga menyerukan penyelidikan independen internasional dan sidang darurat Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika (AU) untuk menindaklanjuti krisis ini.
“Kami meminta Uni Afrika, SADC, dan PBB segera turun tangan. Pemerintah Tanzania harus bertanggung jawab dan pelaku kekerasan harus diadili,” ujar pernyataan resmi koalisi tersebut.
Selain itu, mereka menuntut agar Otoritas Regulasi Komunikasi Tanzania di mintai pertanggungjawaban atas pemadaman internet nasional, yang di nilai memperparah kekacauan informasi dan menghalangi akses berita independen.
Respons Pemerintah Tanzania
Hingga kini, pemerintah Tanzania belum menanggapi laporan terbaru tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, pihak berwenang menyebut tuduhan itu sebagai fitnah dan upaya untuk mengacaukan stabilitas nasional.
Sementara itu, PBB dan Human Rights Watch di laporkan sedang memverifikasi data di lapangan. Mereka memastikan kebenaran jumlah korban serta potensi pelanggaran hukum humaniter internasional.
Baca Juga: Timor Leste Resmi Jadi Anggota ke-11 ASEAN di KTT ke-47
Krisis Politik dan Dampak Regional di Afrika Timur
Situasi di Tanzania kini menjadi perhatian dunia internasional. Jika tuduhan terhadap Presiden Samia Suluhu Hassan terbukti, tragedi ini berpotensi mengguncang stabilitas Afrika Timur, kawasan yang selama ini di kenal relatif damai.
Pengamat menilai bahwa kurangnya transparansi pemilu dan represi aparat dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi ini juga dapat memperdalam krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
