Pemandangan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menjadi hal yang umum di ibu kota. Di mana para wakil rakyat berada ketika massa berunjuk rasa menyampaikan aspirasi langsung di depan gerbang utama? Pertanyaan ini sering muncul. Pada demonstrasi Selasa (9/9/2025) lalu, ribuan massa kembali memenuhi Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, menuntut sejumlah kebijakan yang mereka anggap merugikan. Ironisnya, di tengah hiruk-pikuk orasi dan spanduk protes, sebagian besar gedung parlemen terlihat sepi.
Mahasiswa, buruh, dan aktivis lingkungan memulai aksi demo sejak pukul 14.00 WIB. Mereka menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial dan menuntut peningkatan kesejahteraan. Koordinator aksi, Budi Santoso, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami datang ke sini untuk menyampaikan langsung keluhan kami kepada wakil rakyat. Tetapi, banyak dari mereka yang tidak terlihat. Seolah-olah mereka menghindari kami,” katanya dengan nada geram.
Dimana Keberadaan Para Anggota Dewan
Tim lapangan Kompas.com mencoba mencari tahu keberadaan para anggota dewan. Setelah melakukan penelusuran di beberapa fraksi dan ruangan komisi, suasana yang terasa justru lengang. Beberapa staf sekretariat yang ditemui mengatakan bahwa para anggota dewan sedang tidak berada di kantor karena berbagai agenda. “Bapak (anggota dewan) ada agenda di luar, rapat dengan konstituen di daerah pemilihan,” jelas salah satu staf dari Fraksi A, yang enggan disebutkan namanya.
Indra M. Syarif, Sekretaris Jenderal DPR RI, memperkuat pernyataan ini. Ia menjelaskan bahwa pada hari itu, tidak ada agenda sidang paripurna. Kegiatan anggota dewan lebih banyak berfokus pada rapat-rapat internal komisi, kunjungan kerja, atau kegiatan di daerah pemilihan. “Aktivitas dewan tidak selalu terpusat di gedung. Mereka memiliki tugas yang menyebar di seluruh Indonesia,” kata Indra. Menurutnya, para anggota dewan memiliki mekanisme tersendiri untuk menerima aspirasi, misalnya dengan menunjuk perwakilan untuk menemui para demonstran.
Namun, jawaban ini tidak sepenuhnya memuaskan massa. Mereka menilai, kehadiran fisik anggota dewan di tengah demonstrasi memiliki makna simbolis yang kuat. Kehadiran mereka menunjukkan kepedulian dan kesediaan untuk mendengarkan langsung rakyat yang memilih mereka. “Kami tidak butuh perwakilan. Kami ingin bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan keluar dan mendengar langsung apa yang kami suarakan,” tegas seorang mahasiswi bernama Fitri, peserta aksi.
Jurang Antara Rakyat dan DPR
Situasi ini memunculkan kritik dari berbagai pihak. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Ratih Kumalasari, menyoroti adanya jurang komunikasi antara rakyat dan wakilnya. Menurutnya, meskipun tidak ada agenda formal, kehadiran anggota dewan di gedung saat ada demo adalah bentuk tanggung jawab moral. “Ini bukan hanya masalah jadwal. Ini soal sensitivitas politik dan empati. Ketika rakyat datang jauh-jauh untuk menyuarakan aspirasi, sudah sepatutnya wakil rakyat menunjukkan bahwa mereka ada dan siap mendengarkan,” ujar Dr. Ratih. Ia menambahkan, absennya anggota dewan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Baca Juga : Gugatan Gibran Senilai 125 Triliun Perkara Ijazah SMA
Pihak Sekretariat Jenderal DPR menerima perwakilan massa, dan demonstrasi akhirnya bubar menjelang petang. Meski demikian, kekecewaan tetap membayangi. Pertanyaan “di mana anggota DPR?” tetap menjadi gema yang tak terjawab sempurna, menyisakan pekerjaan rumah bagi para wakil rakyat untuk kembali membangun jembatan komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat yang mereka wakili.
