Seoul – Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali menjadi subjek surat perintah penangkapan. Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Kamis (10/7) dini hari mengeluarkan perintah tersebut terkait dugaan upayanya memberlakukan darurat militer sepihak pada akhir tahun lalu.
Hakim senior Nam Se Jin mengeluarkan surat perintah penahanan ini karena kekhawatiran bahwa Yoon dapat merusak atau menghilangkan barang bukti. Ini lantaran eks presiden Korea Selatan masih dalam penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan negara dan penyalahgunaan wewenang terkait deklarasi darurat militer tersebut.
Surat perintah penangkapan ini diajukan oleh jaksa khusus Cho Eun Suk dan timnya. Mereka mengajukan lima dakwaan utama terhadap Yoon Suk Yeol. Salah satu tuduhan signifikan adalah pelanggaran hak-hak anggota kabinet. Yoon Suk Yeol diduga hanya mengundang segelintir orang ke rapat kabinet sesaat sebelum ia mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.
Baca juga : Park Gyu-Young Minta Maaf Usai Spoiler Squid Game Season 3
Tuduhan Mengerikan Menggantung pada Yoon Suk Yeol
Selain itu, Yoon Suk Yeol juga diduga menyusun dokumen pernyataan darurat militer palsu setelah tanggal 3 Desember untuk memberikan legitimasi pada tindakannya. Ia disebut meminta Perdana Menteri Han Duck Soo dan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun untuk menandatangani dokumen tersebut, yang kemudian diduga dihancurkan.
Tuduhan lain termasuk dugaan Yoon Suk Yeol memerintahkan juru bicara kepresidenan urusan media asing untuk menyebarkan pernyataan palsu yang membantah niatnya menggulingkan tatanan konstitusi. Ia juga diduga memerintahkan Dinas Pengamanan Kepresidenan untuk menggagalkan penahanannya oleh penyidik pada awal Januari, serta memerintahkan penghapusan riwayat panggilan dari ponsel khusus yang digunakan oleh tiga komandan militer.
Ini adalah kali kedua menjadi subjek penangkapan aparat. Penangkapan pertamanya terjadi pada Januari lalu saat ia masih menjabat. Namun, pengadilan saat itu mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penahanan, dan Mantan Predisen Korsel dibebaskan pada Maret. Kini, dengan surat penahanan terbaru ini, status hukum Yoon Suk Yeol kembali menjadi sorotan tajam di Korea Selatan.
