NusaSuara — Rangkaian Investigasi banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) kembali membuka luka mendalam bagi masyarakat. Ratusan warga kehilangan nyawa, ribuan rumah rusak, dan lebih dari satu juta jiwa terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan kabupaten/kota di provinsi tersebut. Ironisnya, muncul dugaan kuat bahwa kerusakan massif ini di picu oleh aktivitas penebangan hutan yang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa pengawasan optimal.
Untuk menelusuri lebih jauh penyebab bencana dan asal-usul kayu gelondongan yang ikut terseret arus, pihak kepolisian bersama pemerintah segera mengambil langkah tegas.
Tim Gabungan Di bentuk: Polisi, KLHK, dan Pemda Bergerak Cepat
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan, menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim gabungan yang melibatkan unsur Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah. Tim ini akan bekerja intensif untuk mengungkap akar masalah. Termasuk kemungkinan adanya pembalakan liar yang memperparah dari investigasi banjir dan longsor.
“Kami membentuk tim dari Kepolisian, KLHK, dan Pemda. Tim ini akan bekerja siang dan malam untuk memastikan seluruh aspek terkait bencana alam ini terungkap,” ujar Irjen Whisnu, Sabtu (6/12).
Langkah ini menjadi titik penting dalam upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal ini terjadi setelah banyaknya laporan mengenai hutan gundul, aliran air yang tak terkendali, serta tumpukan kayu besar yang di temukan di lokasi terdampak.
Investigasi Menyeluruh: Menelusuri Akar Masalah dan Kayu Gelondongan
Irjen Whisnu menambahkan bahwa investigasi ini tidak akan di lakukan secara tergesa-gesa. Tim gabungan akan menelusuri jejak kayu gelondongan yang terbawa arus. Mereka akan memeriksa titik-titik rawan pembalakan, dan mengidentifikasi aktor maupun perusahaan yang di duga terlibat dalam eksploitasi hutan.
“Kami masih membutuhkan waktu. Tim ini akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui sebab musabab terjadinya bencana dan asal kayu tersebut. Jadi mohon menunggu prosesnya,” jelasnya.
Dengan pendekatan investigatif yang lebih terstruktur, pemerintah berharap bisa menemukan pola kerusakan lingkungan yang selama ini tidak terpantau.
Dampak Bencana: Lebih dari 1,5 Juta Warga Terdampak
Berdasarkan data terbaru dari BNPB Sumatera Utara per Sabtu (6/12) pukul 17.00 WIB, jumlah warga terdampak bencana meningkat tajam. Total 420.628 kepala keluarga atau 1.578.006 jiwa harus menghadapi situasi sulit akibat banjir dan longsor. Peristiwa ini menghancurkan berbagai fasilitas umum, kawasan permukiman, hingga lahan pertanian.
Bencana ini bukan hanya merusak secara fisik, tetapi juga memberi tekanan psikologis yang berat bagi para penyintas. Mereka kini berada di pengungsian, menghadapi ketidakpastian cuaca, serta krisis logistik.
Baca Juga: Surat Rehabilitasi untuk Tiga Terdakwa Kasus Korupsi
Desakan Publik: Evaluasi Tata Kelola Hutan Harus Jadi Prioritas
Meningkatnya skala kerusakan memicu desakan dari banyak pihak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan di Sumatera Utara. Aktivitas penebangan ilegal, alih fungsi lahan, dan minimnya pengawasan sering di sebut sebagai akar dari problem ekologis yang semakin akut.
Masyarakat berharap investigasi ini bukan hanya mencari pihak yang bersalah. Namun, juga membuka jalan bagi kebijakan baru yang lebih tegas, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan lingkungan serta warga.
Penanganan Bencana Harus Di sertai Perbaikan Lingkungan
Investigasi Banjir dan longsor di Sumatera Utara menjadi peringatan keras. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Pembentukan tim gabungan oleh Kepolisian, KLHK, dan Pemda menjadi langkah awal. Namun, keberlanjutan pengawasan, transparansi data, dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi kunci agar bencana serupa tidak terulang.
