Kampus dan Jurusan Beasiswa LPDP Kini Ditentukan oleh Pemerintah: Desain SDM Unggul untuk Penopang Pembangunan
Jakarta — Pemerintah telah mengambil langkah besar dalam restrukturisasi skema Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Sebagai tindak lanjut, dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI 2025) di Bandung pada 7 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pilihan kampus dan jurusan beasiswa kini akan di tetapkan oleh pemerintah, bukan oleh pelamar. Kemudian, penetapan ini akan di lakukan bersama oleh Menko PMK Pratikno dan Mendik-Tisaintek Brian Yuliarto.
Mengapa “Di tentukan Pemerintah”?
Langkah ini bertujuan agar alokasi beasiswa LPDP sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Sebagai contoh, beasiswa akan di fokuskan pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dan sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi (termasuk AI dan semikonduktor), serta material dan manufaktur maju.
Dengan demikian, Sri Mulyani menyatakan bahwa skema ini memastikan dana abadi pendidikan, yang kini mencapai Rp154,1 triliun, di kelola secara produktif dan strategis. Hal ini di lakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan siap pakai.
Rincian Kebijakan yang Direformasi
1. Kampus dan Jurusan Prioritas
Pemerintah mengatur daftar kampus dan jurusan LPDP. Pelamar tidak lagi bebas memilih. Pilihan di fokuskan pada kampus dan disiplin ilmu yang menyokong sektor strategis nasional.
2. Perluasan dan Penajaman Skema
- Skema Bundling & Double Degree: Pelamar dapat mengikuti program bundling (gabungan S2–S3) serta double degree khususnya di luar negeri. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam meraih dua gelar sekaligus, baik prioritas maupun non-prioritas.
- Prioritas Perguruan Tinggi Dunia (PTUD): Jumlah kampus PTUD yang berkolaborasi dengan LPDP bertambah, mendukung akses ke universitas top dunia.
- Fokus pada Doktoral: Dokumen seperti surat kesiapan dari promotor dan pimpinan instansi menjadi poin penilaian tambahan—walau tidak wajib, tetapi sangat menguntungkan.
3. Afirmasi dan Inklusivitas
LPDP memperluas program afirmasi dengan menambahkan 31 kabupaten perbatasan, menjadikan total daerah afirmasi menjadi 127 kabupaten/kota. Jalur afirmasi lebih inklusif. Kini jalur ini juga memerhatikan penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Ada fleksibilitas dalam mekanisme surat pengesahan (keputusan adat atau kepala desa dapat di gunakan).
Baca Juga : Mendorong Digitalisasi Pendidikan: UMN AI Wasliyah dan Jaringan IndiBiz
4. Penambahan Kampus Strategis di Luar Negeri
Tahun 2025, terdapat tambahan kampus mitra luar negeri untuk bidang khusus:
- ENAC (Prancis) — transportasi (untuk PNS/TNI/Polri)
- RUAS (Belanda) — transportasi dan rekayasa kelautan
- Hiroshima University (Jepang) — berbagai jurusan (reguler, afirmasi, disabilitas, Papua).
5. Prosedur Seleksi dan Waktu Seleksi
Seleksi LPDP Tahap 2 2025 berlangsung dengan tahapan administrasi, skolastik, substansi, kemudian berlanjut hingga pengumuman akhir pada 27 November 2025. Sementara itu, perkuliahan di jadwalkan mulai Januari 2026. Dalam tahap administrasi, dokumen yang palsu atau tidak sesuai langsung menyebabkan diskualifikasi. Selain itu, peserta yang mendapat kesempatan sanggah sebenarnya hanya untuk klarifikasi, bukan untuk memperbaiki dokumen.
Tanggapan Publik: Antara Harapan dan Skeptisisme LPDP
Pendengar dan netizen merespons beragam. Beberapa menyoroti bahwa beasiswa sebaiknya di arahkan ke bidang yang benar-benar di butuhkan negara, terutama STEM. Seorang warganet menegaskan:
“Kenapa gak banyak LPDP untuk STEM trus mereka balik di pakai ilmunya sama negara.”
“Lulusan STEM kalau balik ke Indonesia, opportunity kerja nya rendah yang selaras jurusannya.”
Pentingnya peta jalan (roadmap) untuk program beasiswa disuarakan oleh beberapa pihak. Dengan peta jalan ini, SDM yang dikembangkan memiliki arah kontribusi nyata ke Indonesia. Ini seperti reformasi Meiji di Jepang.
Dampak Kebijakan bagi Pendaftar dan Negara LPDP
Pelamar LPDP harus menyesuaikan strategi mereka dengan beberapa hal :
- Memantau daftar kampus dan jurusan prioritas segera setelah di umumkan.
- Memperkuat esai dengan narasi kontribusi konkret terhadap sektor strategis.
- Mempersiapkan dokumen pendukung seperti surat promotor sejak awal.
- Memanfaatkan jalur afirmasi jika berasal dari wilayah prioritas atau memiliki kebutuhan khusus.
Secara makro, kebijakan ini mencerminkan:
- Efektivitas pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dalam membentuk SDM sesuai kebutuhan negara.
- Pergeseran paradigmatik beasiswa dari sekadar penghargaan individual ke instrumen pembangunan nasional.
Penutup
Dengan kebijakan terbaru, pemerintah mendefinisikan ulang peran Beasiswa LPDP sebagai instrumen strategis pembangunan. Penetapan kampus dan jurusan oleh pemerintah, di tambah lagi dengan skema afirmasi dan dokumen seleksi yang di perketat, menandakan fokus serius pada pembentukan SDM unggul dan relevan dengan kebutuhan nasional. Oleh karena itu, jika kamu ingin menggali lebih dalam—sebagai contoh, tentang cara menulis esai kontribusi, memilih jalur beasiswa yang tepat, atau strategi memperoleh dukungan promotor—saya siap bantu terus!
