Jakarta — Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merilis laporan tren hoaks nasional 2024–2025 yang mencatat ribuan kasus disinformasi di berbagai sektor. Dari 1.593 kasus hoaks yang teridentifikasi sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran (21 Oktober 2024–19 Oktober 2025), Pertamina menjadi salah satu entitas paling sering di catut dalam berbagai narasi palsu — mulai dari lowongan kerja fiktif hingga klaim kebijakan energi yang menyesatkan.
Pertamina Jadi Target Hoaks Lowongan Kerja dan Penipuan Digital
Menurut laporan Mafindo, hoaks bertema lowongan kerja menempati urutan teratas dengan 171 kasus atau 10,7% dari total hoaks yang terverifikasi. Nama besar Pertamina kerap di salahgunakan oleh pelaku penipuan untuk menarik korban dengan janji pekerjaan bergaji tinggi.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menjelaskan bahwa modus penipuan digital semakin berkembang, bahkan sudah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan big data hasil kebocoran data pribadi.
“Scam sekarang makin canggih. Banyak pelaku menggunakan AI dan data pribadi bocor untuk menargetkan korban secara spesifik. Ini ancaman serius bagi siapa pun,” ujar Septiaji dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10).
Mafindo mencatat bahwa Pertamina termasuk dalam daftar BUMN yang paling sering di salahgunakan namanya, bersama sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan besar lainnya.
Lonjakan Hoaks di Tengah Isu Energi Nasional
Laporan Mafindo juga menemukan lonjakan tajam hoaks pada Januari–Maret 2025, yaitu saat pemerintah mulai mengevaluasi subsidi BBM dan energi nasional. Dalam periode itu saja, tercatat 371 kasus hoaks atau sekitar 23,3% dari total setahun.
Salah satu hoaks yang paling menonjol adalah klaim palsu tentang pencopotan Menteri BUMN Erick Thohir karena dugaan korupsi di Pertamina. Faktanya, tidak ada data atau keputusan resmi yang mendukung klaim tersebut, dan Erick Thohir hingga kini masih menjabat.
Hoaks lain yang beredar luas di media sosial antara lain:
-
Klaim kompensasi Rp1,5 juta bagi korban Pertamax oplosan.
-
Video manipulatif pemusnahan tabung LPG 3 kg yang di kaitkan dengan kebijakan penggantian ke DME.
-
Isu sisa kWh listrik hangus setelah masa promo berakhir.
Seluruh informasi tersebut telah di verifikasi dan terbukti tidak benar. “Hoaks seperti ini sengaja memanfaatkan emosi publik terhadap isu ekonomi, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap BUMN strategis seperti Pertamina dan PLN,” tulis laporan Mafindo.
Hoaks Hadiah dan Bantuan Palsu: Modus Baru Penipuan Publik
Selain lowongan kerja, hoaks bertema hadiah dan bantuan juga banyak menyeret nama Pertamina. Mafindo mencatat 100 kasus hoaks bantuan (6,3%) dan 97 kasus hoaks hadiah (6,1%) sepanjang periode pelaporan.
Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat atau perwakilan Pertamina yang menawarkan hadiah tunai, bantuan sosial, atau peluang investasi palsu. Salah satu contoh viral adalah pesan yang mengklaim Direktur Utama Pertamina menjual SPBU di beberapa daerah, padahal tidak pernah ada pengumuman resmi terkait hal tersebut.
AI dan Deepfake: Ancaman Baru dalam Penyebaran Hoaks
Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, menyoroti peran AI dan deepfake yang semakin dominan dalam menciptakan konten palsu. “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sangat sulit di deteksi publik awam,” jelas Loina.
Teknologi ini membuat penyebaran di sinformasi semakin sulit di kendalikan karena tampilan video dan audio palsu terlihat meyakinkan.
Tren Hoaks Nasional: Politik Masih Mendominasi
Walau hoaks tentang Pertamina menempati porsi besar, tema politik tetap menjadi yang paling dominan dengan 773 kasus atau 48,5% dari total hoaks nasional. Puncak penyebaran terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus, banyak di antaranya berkaitan dengan evaluasi kinerja kabinet dan isu kebijakan energi.
Dari sisi platform, Facebook masih menjadi saluran utama penyebaran hoaks (45,6%), di ikuti TikTok (23%) dan Twitter (13,4%). Konten video pendek yang emosional di TikTok di nilai sebagai medium paling efektif untuk membuat hoaks cepat viral.
Solusi Bersama: Transparansi dan Literasi Digital
Mafindo menegaskan perlunya langkah kolaboratif antara pemerintah, BUMN, platform digital, dan masyarakat untuk menekan penyebaran hoaks. Transparansi informasi publik dan komunikasi yang cepat menjadi kunci untuk mencegah ruang spekulasi.
Pemerintah juga di minta memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan literasi digital serta memoderasi konten berbasis AI.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk:
-
Selalu memverifikasi informasi melalui kanal pemeriksa fakta seperti TurnBackHoax.id.
-
Tidak langsung menyebarkan kabar tanpa sumber resmi.
-
Waspada terhadap konten deepfake yang tampak realistis namun menyesatkan.
Platform digital juga di harapkan ikut aktif dalam memberikan penandaan otomatis untuk konten buatan AI, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam moderasi disinformasi. Dengan langkah bersama, ruang gerak hoaks dapat di persempit dan ekosistem informasi Indonesia menjadi lebih sehat dan kredibel.
