Jakarta, – PDIP pecat Wahyudin Moridu secara resmi, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Partai mengambil langkah tegas ini setelah video pribadinya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Wahyudin terang-terangan menyatakan niatnya untuk “merampok uang negara” dalam konteks perjalanan dinas.
Video berdurasi 1 menit 5 detik itu pertama kali muncul di akun TikTok @waikilrakyatdotco. Wahyudin menyebutkan identitasnya dengan jelas, lalu mengungkapkan rencananya menyalahgunakan dana perjalanan dinas ke Makassar, Sulawesi Selatan. Banyak pihak menduga, video tersebut di rekam saat Wahyudin berada di bawah pengaruh alkohol.
PDIP Bertindak Cepat dan Tegas
Tak lama setelah video itu beredar, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP langsung merespons. Pada Sabtu (20/9), partai mengeluarkan surat keputusan pemecatan. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto menandatangani surat tersebut.
PDIP pecat Wahyudin Moridu karena telah melanggar kode etik dan disiplin organisasi. Menurut mereka, pernyataan Wahyudin mencoreng nama baik serta merusak citra partai. Selama ini, PDIP mengklaim menjunjung tinggi integritas dan moralitas dalam politik.
“Perilaku dalam video itu mencederai kehormatan dan kewibawaan partai,” tulis mereka dalam surat resmi.
Selain memecat Wahyudin, partai juga melarangnya mengikuti semua kegiatan yang mengatasnamakan PDIP pecat Wahyudin Moridu dengan resmi. Ia juga tidak lagi boleh menduduki jabatan apa pun dalam struktur partai, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Kredibilitas Partai Jadi Taruhan
PDIP menyayangkan beredarnya video tersebut, terutama karena terjadi di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu korupsi. Partai menilai pernyataan Wahyudin bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
“Ini masa yang krusial, saat kepercayaan rakyat terhadap politisi sedang di uji. Tindakan seperti ini sama sekali tidak bisa ditoleransi,” ujar seorang kader senior yang enggan di sebutkan namanya.
PDIP pecat Wahyudin Moridu juga menegaskan bahwa tindakan Wahyudin merupakan tanggung jawab pribadi. Mereka meminta masyarakat tidak mengaitkan perbuatan tersebut dengan sikap resmi partai.
Baca Juga: Protes Gen Z Nepal Memanas, 72 Tewas dan Ribuan Terluka
Respons Publik: Kekecewaan dan Kemarahan
Video Wahyudin menuai reaksi keras dari publik, khususnya warga Gorontalo. Banyak yang merasa di khianati oleh wakil mereka di DPRD. Komentar penuh kekecewaan membanjiri media sosial.
“Pejabat seperti ini tidak pantas duduk di kursi legislatif. Ini memalukan dan mencoreng nama rakyat Gorontalo,” tulis seorang warganet di X (Twitter).
Tak sedikit yang menuntut agar Wahyudin juga diberi sanksi hukum, bukan hanya pemecatan dari partai.
Permintaan Maaf yang Dinilai Terlambat
Setelah video itu ramai di perbincangkan, Wahyudin akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf melalui akun media sosialnya.
“Apa pun yang saya katakan dalam video tersebut adalah kesalahan besar. Saya sadar tindakan itu sangat tidak pantas dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Gorontalo, kepada keluarga saya, dan kepada partai,” ujarnya dalam video klarifikasi.
Namun, banyak pihak menganggap permintaan maaf itu terlambat. Publik menilai bahwa permintaan maaf tidak cukup untuk menghapus kerusakan citra yang telah terjadi.
Pelajaran Penting bagi Pejabat Publik
Kasus Wahyudin Moridu memberikan pelajaran penting tentang pentingnya etika, terutama bagi pejabat publik. Di era digital seperti sekarang, kesalahan kecil bisa menjadi viral dan berdampak besar secara politik maupun sosial.
Melalui keputusan tegas ini, PDIP ingin menegaskan bahwa mereka tidak mentolerir perilaku yang bertentangan dengan nilai perjuangan partai. Ke depan, masyarakat berharap para wakil rakyat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.
