Prabowo batal kunjungan China yang direncanakan pada awal September 2025. Gelombang protes besar-besaran melanda berbagai kota di Indonesia, sehingga Presiden memutuskan tetap berada di tanah air. Masyarakat menuntut reformasi politik dan perbaikan sistem ekonomi. Prabowo ingin memantau situasi langsung dan memastikan pemerintah merespons krisis secara efektif. Langkah ini juga bertujuan menenangkan publik serta menjaga stabilitas sosial dan politik.
Para analis menilai keputusan ini menekankan bahwa stabilitas dalam negeri lebih prioritas daripada agenda internasional. Meski demikian, hubungan diplomatik dengan China tetap terjaga melalui komunikasi resmi dan pengiriman surat permintaan maaf.
Latar Belakang Prabowo Batal Kunjungan China
Prabowo batal kunjungan China awalnya untuk menghadiri parade militer “Victory Day” di Beijing pada 3 September 2025. Parade ini memperingati berakhirnya Perang Dunia II dan menyerahnya Jepang. Selain itu, Presiden Prabowo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO di Tianjin.
Namun, meningkatnya ketegangan dalam negeri memaksa pemerintah meninjau ulang jadwal. Prabowo menilai keberadaannya di Indonesia lebih penting untuk mengatasi protes yang meluas. Prabowo menyampaikan keputusan pembatalan ini langsung kepada pemerintah China melalui jalur diplomatik, dan pihak China menanggapi dengan pemahaman penuh.
Karena Prabowo batal kunjungan ke China, Menteri Luar Negeri Sugiono ditunjuk menjadi perwakilan Indonesia dalaDemom parade militer ‘Victory Day’ di Beijing. Sugiono bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk menyampaikan salam dan permintaan maaf dari Presiden Prabowo, sekaligus memastikan kehadiran Indonesia tetap terlihat dalam rangkaian acara diplomatik penting tersebut
Penyebab Utama Prabowo Batal Kunjungan China
Masyarakat mulai memprotes pada 25 Agustus 2025 setelah media mengungkap tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan. Angka ini hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta.
Kemarahan publik meningkat ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan polisi saat demonstrasi di Jakarta. Peristiwa ini memicu aksi unjuk rasa di 32 dari 38 provinsi, dengan beberapa berakhir pada kerusuhan dan pembakaran gedung pemerintah.
Prabowo memutuskan tetap di Indonesia untuk memimpin respons pemerintah. Juru bicara kepresidenan, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kehadiran Presiden memungkinkan koordinasi lebih cepat dan solusi krisis lebih tepat sasaran. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keamanan dan stabilitas sosial.
Respons Pemerintah China terhadap Prabowo Batal Kunjungan China
Pemerintah China menghormati keputusan Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo, menyatakan bahwa pihaknya memahami prioritas Indonesia dan berharap bertemu Prabowo di kesempatan lain.
China juga mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya yang berada di Indonesia. Pemerintah China meminta warganya untuk menghindari kerumunan dan area demonstrasi. Meski Prabowo batal kunjungan China, kedua negara tetap menjaga komunikasi diplomatik terbuka.
Tindakan Pemerintah Indonesia
Pemerintah mengambil langkah cepat untuk meredam krisis:
-
Pemangkasan Tunjangan DPR
Pemerintah memangkas tunjangan perumahan anggota DPR untuk merespons tuntutan publik. -
Penangguhan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Semua perjalanan pejabat pemerintah ke luar negeri ditunda hingga situasi membaik. -
Investigasi Kematian Affan Kurniawan
Presiden memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas kematian Affan dan menjamin prosesnya transparan. -
Dialog dengan Partai Politik
Prabowo mengundang pimpinan partai untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama menghadapi krisis.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah bertindak proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah mengambil semua tindakan untuk menenangkan publik dan mencegah eskalasi kerusuhan lebih lanjut. Oleh karena itu, Prabowo batal kunjungan ke parade militer China dan lebih fokus mendengar protes rakyat.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Kerusuhan menimbulkan kerugian materiil besar, dengan estimasi mencapai 3,3 juta dolar AS. Lebih dari 1.200 orang ditahan, dan beberapa pejabat pemerintah menjadi sasaran amukan massa, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketidakpastian politik memengaruhi pasar saham dan nilai tukar rupiah. Investor menunda keputusan karena kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi. Pemerintah menenangkan pasar dengan pernyataan resmi dan langkah pengamanan ekonomi.
Peran Media Sosial dalam Protes
Media sosial memfasilitasi mobilisasi massa. Platform seperti TikTok dan Twitter digunakan untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir demonstrasi.
Namun, meningkatnya kekerasan memaksa beberapa platform menonaktifkan fitur siaran langsung. Pemerintah juga memantau media sosial untuk mengidentifikasi titik konflik dan merespons dengan cepat. Pendekatan ini membantu koordinasi respons pemerintah secara real-time.
Baca juga : Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Penerbangan Terganggu
Perspektif Internasional
Komunitas internasional mengamati situasi di Indonesia dengan seksama. Beberapa negara mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya. Organisasi HAM menyerukan agar pemerintah menghormati hak demonstran.
Para analis menilai keputusan Prabowo batal kunjungan China bijak karena Presiden menempatkan prioritas pada pengendalian krisis domestik tanpa mengabaikan hubungan internasional.
Kesimpulan
Keputusan Prabowo batal kunjungan China menegaskan fokus pemerintah pada krisis domestik. Stabilitas dalam negeri tetap menjadi prioritas utama, meski hubungan diplomatik juga penting.
Langkah strategis pemerintah, termasuk pemangkasan tunjangan DPR, investigasi insiden kematian demonstran, dan dialog politik, diharapkan menenangkan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, melalui tindakan proaktif ini, Indonesia berupaya mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi, sementara itu juga menjaga komunikasi diplomatik yang harmonis dengan China. Selain itu, keputusan Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan fokus pada keamanan warga negara.
