Penajam Paser Utara – Praktik Prostitusi di sekitar IKN (Ibu Kota Nusantara) kembali menjadi sorotan, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setempat mengungkap fakta mengejutkan: para pekerja seks komersial (PSK) datang dari berbagai daerah luar Kalimantan dan menawarkan layanan melalui aplikasi digital dengan tarif yang cukup tinggi.
Modus Operandi Prostitusi di Sekitar IKN
Praktik Prostitusi di sekitar IKN ini dilakukan secara terselubung namun terorganisir. Para PSK memanfaatkan aplikasi media sosial, pesan instan, dan platform online tertentu untuk menawarkan jasa mereka. Modus utamanya adalah skema “open BO” (booking out), di mana pelanggan melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui percakapan daring.
Setelah kesepakatan harga, pertemuan dilakukan di penginapan-penginapan sekitar area pembangunan IKN. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan. Tak jarang pelanggan juga dikenakan biaya tambahan untuk akomodasi, dengan tarif penginapan mencapai Rp300 ribu per malam.
Sebagian besar PSK yang tertangkap bukan penduduk lokal. Mereka datang dari kota-kota besar seperti Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Aktivitas mereka biasanya dilakukan malam hari, menyasar pekerja proyek dan kontraktor yang tinggal sementara di wilayah tersebut.
Barang Bukti dan Temuan Satpol PP
Dalam tiga bulan terakhir, operasi gabungan dari Satpol PP Penajam Paser Utara berhasil mengamankan total 64 PSK. Razia dilakukan secara berkala, termasuk selama bulan Ramadan. Sebagian besar dari mereka diketahui tidak memiliki identitas resmi atau izin tinggal di wilayah itu.
Selain menangkap PSK, aparat juga menertibkan beberapa warung remang-remang yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung. Sejumlah barang bukti seperti ponsel, daftar harga, kondom, dan uang tunai turut diamankan. Penemuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa aktivitas ini sudah berjalan cukup lama dan terstruktur.
Baca juga : Satelit Palapa: Pionir Komunikasi yang Menyatukan Nusantara
Respons Otoritas IKN
Menanggapi maraknya pemberitaan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, langsung angkat bicara. Ia menegaskan bahwa aktivitas Prostitusi Online tersebut tidak terjadi di kawasan inti IKN, melainkan di wilayah sekitarnya, seperti Sepaku yang berjarak sekitar 3 kilometer dari pusat pembangunan.
“Tidak ada kegiatan seperti itu di inti kawasan IKN. Kami sudah menutup sejumlah warung remang yang sempat terindikasi. Saat ini, area IKN sudah bersih,” kata Basuki dalam konferensi persnya.
Ia juga menyebut bahwa praktik tersebut merupakan informasi lama yang kembali diangkat ke permukaan dan tidak sepenuhnya mencerminkan situasi terkini. Meski begitu, pihak Otorita tetap melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk menjaga agar kawasan IKN tetap steril dari aktivitas ilegal semacam ini.
Tanggapan Pemerintah Pusat
Menko PMK, Muhaimin Iskandar, memberikan pernyataan keras terkait isu ini. Ia menyebut adanya praktik Prostitusi di sekitar IKN sebagai hal yang mengkhawatirkan dan mendesak investigasi lebih lanjut. “Waduh, gawat! Harus dicek dan ditindaklanjuti,” ujarnya kepada awak media.
Sementara itu, Polda Kalimantan Timur juga menyatakan bahwa fenomena ini sedang menjadi perhatian serius. Aparat terus melakukan patroli dan pengawasan terhadap penginapan, rumah kos, serta aplikasi digital yang dicurigai menjadi wadah transaksi ilegal.
Pihak kepolisian juga mencurigai adanya keterlibatan mucikari yang mengoordinir para PSK secara sistematis. Hal ini membuka potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang akan mendapat penanganan khusus oleh unit terkait.
Langkah Pemerintah ke Depannya
Pemerintah berencana memperkuat pengawasan di kawasan sekitar IKN dengan beberapa langkah konkret, antara lain:
-
Meningkatkan frekuensi razia dan operasi gabungan di titik-titik rawan.
-
Menyaring dan menertibkan keberadaan penginapan atau tempat kos yang disinyalir menjadi lokasi praktik prostitusi.
-
Mengembangkan sistem pelaporan digital dari masyarakat untuk mempercepat tindakan.
-
Mendorong peran aktif tokoh masyarakat lokal dalam pengawasan sosial.
-
Memperketat arus keluar masuk orang ke wilayah strategis pembangunan IKN, terutama mereka yang tidak memiliki keperluan kerja resmi.
Pemerintah juga sedang menjajaki kerja sama dengan kementerian terkait untuk mengembangkan solusi berbasis digital guna mendeteksi dan mencegah praktik Prostitusi di sekitar IKN sejak dini.
Penutup
Fenomena Prostitusi di sekitar IKN menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik kota saja tidak cukup. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar kawasan IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga tempat yang aman dan bermartabat dari sisi sosial dan moral.
