NusaSuara — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kembali menegaskan bahwa konsesi tambang yang di terima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sama sekali bukan pemantik utama konflik internal yang belakangan mencuat. Selain itu, ia menyebut tudingan tersebut muncul tanpa dasar kuat. Dan perlu di buktikan secara faktual.
Konflik ini mencuat setelah terjadinya aksi saling pencopotan posisi antara Gus Ipul dan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Sementara itu, Rapat Pleno Rais Syuriyah kemudian menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Penetapan ini untuk melanjutkan masa bakti periode 2021–2026.
Bantahan Terhadap Klaim yang Mengaitkan Tambang dengan Konflik
Saifullah Yusuf menyanggah pernyataan Ulil Abshar Abdalla yang sempat mengaitkan dualisme kepengurusan dengan perebutan konsesi tambang. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak dapat berdiri hanya dengan opini tanpa fakta.
“Perlu bukti. Tidak bisa sekadar membuat pernyataan. Gus Ulil harus membuktikan bahwa benar-benar ada perebutan, siapa yang berebut, dan milik siapa,” tegasnya selepas Pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12) malam.
Dengan demikian, ia menilai isu tersebut lebih bersifat spekulatif ketimbang berdasarkan realitas internal PBNU.
Tambang PBNU Di posisikan Sebagai Aset Strategis Bersama
Di sisi lain, Saifullah Yusuf kembali menekankan bahwa tambang PBNU merupakan aset strategis milik seluruh warga Nahdliyyin. Ini bukan hanya sekelompok orang di dalam struktur organisasi.
Oleh karena itu, ia menilai tidak semestinya ada narasi yang menyebut aset bersama ini di perebutkan secara internal.
“Aset strategis ini tidak layak di perebutkan. Justru harus di bahas bagaimana nantinya tambang di kelola secara terbuka, sesuai ketentuan. Dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama serta seluruh warganya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan aset tersebut.
Pentingnya Pengelolaan Profesional dan Transparan
Kemudian, terkait proses pengelolaan tambang, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa PBNU akan menyerahkannya kepada pihak profesional. Meskipun demikian, ia kembali menegaskan bahwa aset tersebut bukan milik personal atau kelompok tertentu. “Aneh kalau di sebut ada pertarungan investor ini atau itu. Semua keputusan ada di tangan ketua umum,” katanya.
Dengan pernyataan itu, Gus Ipul berharap publik dapat memahami bahwa di namika internal PBNU tidak berkaitan dengan perebutan aset strategis. Tetapi lebih kepada penataan kelembagaan.
Menegaskan Komitmen PBNU terhadap Kepentingan Umat
Terlebih lagi, ia menegaskan bahwa PBNU tetap berkomitmen memaksimalkan manfaat tambang bagi kesejahteraan warga NU. Pada akhirnya, ia berharap narasi yang berkembang tidak memperkeruh situasi. Dan dapat di luruskan berdasarkan fakta. Sebagai penutup, Saifullah Yusuf mengajak semua pihak menjaga kondusivitas serta memprioritaskan kepentingan organisasi dan umat. Bukan memperbesar isu yang belum terbukti kebenarannya.
