NUSASUARA.COM, JAKARTA — Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai bahwa korupsi di sektor yudisial merupakan tantangan serius yang harus menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam agenda pemberantasan korupsi ke depan.
Menurut Albert, penegakan hukum yang bersih dan bebas dari praktik korupsi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik, pelaku usaha, serta investor terhadap sistem hukum di Indonesia.
“Tantangan pemberantasan korupsi yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintahan Prabowo Gibran saat ini adalah korupsi di sektor yudisial,” ujar Albert kepada NUSASUARA pada Rabu tanggal delapan belas Juni dua ribu dua puluh lima.
Ia menambahkan, apabila aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, objektif, dan adil, maka kepercayaan terhadap kepastian hukum di Indonesia akan meningkat secara otomatis.
Baca Juga : Ratusan Warga Eropa Dievakuasi dari Israel Imbas Perang dengan Iran
Albert menekankan perlunya penguatan strategi pemulihan aset korupsi yang masih minim.
“Selain sektor yudisial, tantangan lainnya adalah bagaimana memaksimalkan pemulihan aset atau asset recovery dari tindak pidana korupsi,” katanya.
Ia berharap momentum kepercayaan publik yang tercermin dalam survei Litbang NUSASUARA dapat menjadi dorongan bagi reformasi nyata dalam penegakan hukum. Survei menunjukkan 73,6% responden puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani korupsi. Rinciannya, enam puluh tiga koma tujuh persen merasa puas, dan sembilan koma sembilan persen merasa sangat puas.
Baca Juga : Strategi Samsung Melawan Apple Watch: Fokus pada Kesehatan Lanjut Usia dan Pencegahan Penyakit di 2025
Sementara itu, dua puluh dua koma empat persen responden mengaku tidak puas, satu koma satu persen sangat tidak puas, dan dua koma sembilan persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Korupsi di Sektor Yudisial: Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Survei menemukan 48,8% responden, mayoritas dari generasi Z dan Y, mendapatkan informasi kasus korupsi melalui media sosial. Sumber lainnya adalah televisi sebanyak empat puluh satu koma tujuh persen, dan media daring sebesar empat belas koma dua persen. Hal ini menunjukkan bahwa platform digital kini telah menjadi kanal utama penyebaran informasi politik dan hukum, menggantikan media konvensional.
Baca Juga : Kontak Tembak Militer Thailand-Kamboja di Perbatasan, 1 Tentara Tewas
Kasus korupsi yang paling dikenal publik dalam survei meliputi:
- Kasus bahan bakar minyak oplosan sebanyak delapan puluh lima koma tujuh persen
- Kasus minyak goreng sebanyak tujuh puluh empat koma sembilan persen
- Kasus logam mulia sebanyak tiga puluh lima koma empat persen
- Kasus bank daerah sebanyak dua puluh enam koma sembilan persen
Sebagian besar responden juga menyatakan yakin bahwa pemerintahan Prabowo Gibran mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut. 72,8% percaya kasus bahan bakar minyak oplosan terselesaikan, diikuti minyak goreng 72,9%, logam mulia 63,4%, dan bank daerah 62,5%.
