Jakarta, – Presiden RI Prabowo Subianto merespons tuntutan 17+8 yang disampaikan masyarakat saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Dia menilai sebagian tuntutan masuk akal dan layak untuk dibahas secara terbuka, namun beberapa poin lain masih membutuhkan diskusi lebih mendalam.
“Sebagian tuntutan itu masuk akal dan normatif. Karena itu, saya mengajak semua pihak untuk berdialog, berunding, dan membahasnya secara kepala dingin,” kata Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Prabowo Dukung Pembentukan Tim Investigasi Independen Kasus Affan
Prabowo menyambut baik tuntutan 17+8 masyarakat yang meminta pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis polisi.
“Pembentukan tim investigasi independen ini sangat masuk akal. Kita bisa bersama-sama mendiskusikan bentuk dan mekanismenya lebih lanjut,” katanya.
Baca Juga: Lonjakan Harga Emas Mencetak Rekor: Analisis Mendalam dan Dampak Bagi Investor
Penarikan Militer dari Pengamanan Sipil Masih Jadi Perdebatan
Terkait tuntutan 17+8 menarik militer dari pengamanan sipil, Prabowo menilai isu masih perlu diperdebatkan secara serius. Dia menegaskan bahwa TNI memiliki mandat konstitusional untuk menjaga keamanan nasional, termasuk menghadapi ancaman seperti terorisme dan kerusuhan.
“TNI bertugas melindungi rakyat dari berbagai ancaman. Jadi, saya menilai penarikan militer dari pengamanan sipil masih debatable. Namun, saya akan terus menjalankan tugas sesuai amanat UUD,” tegasnya.
Aparat Harus Bertindak Proporsional dan Profesional
Prabowo menekankan agar aparat penegak hukum bertindak secara proporsional saat menangani tuntutan 17+8. Dia memastikan pemerintah sudah menindak anggota aparat yang melanggar aturan, termasuk menjatuhkan sanksi hingga pemberhentian.
“Semua petugas wajib bertindak proporsional. Bila ada yang melewati batas, mereka harus bertanggung jawab penuh,” jelas Prabowo.
Seruan untuk Demonstrasi Damai Tanpa Kekerasan
Presiden mengajak masyarakat menggelar demonstrasi tuntutan 17+8 secara damai dan bertanggung jawab. Dia juga mengecam keras aksi pembakaran fasilitas publik yang membahayakan nyawa orang lain, seperti insiden di Makassar yang menewaskan empat ASN akibat kebakaran Gedung DPRD.
“Gerakan bakar-bakar sangat berbahaya dan mengancam nyawa orang lain. “Akibat tindakan anarkis, kebakaran di Makassar menewaskan empat ASN,” ujarnya.
Kesimpulan: Dialog Terbuka dan Penegakan Hukum Tegas
Pernyataan Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog atas tuntutan 17+8 masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional dengan menegakkan hukum dan ketertiban.
