NUSASUARA.COM, Medan – Isu tuduhan ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial setelah mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Rismon menyoroti bahwa mahasiswa jarang menggunakan font Times New Roman pada lembar pengesahan dan sampul skripsi pada era 1980-an hingga 1990-an. Analisis digital yang ia sajikan memicu kontroversi di kalangan warganet. Beberapa menolak tuduhan tersebut, tetapi tidak sedikit yang percaya pada klaimnya.
Universitas Gadjah Mada (UGM) menanggapi isu ini dengan tegas. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyayangkan penyebaran informasi menyesatkan yang menuduh dokumen Presiden Jokowi palsu. Menurut Sigit, Rismon sebagai akademisi seharusnya menyampaikan kesimpulan berdasarkan fakta dan metode penelitian yang tepat. Ia menekankan bahwa peneliti harus membandingkan dokumen Jokowi dengan ijazah dan skripsi lulusan lain pada periode yang sama.
Penggunaan Font Times New Roman pada Masa Itu
Sigit menjelaskan bahwa mahasiswa UGM pada masa itu umumnya menggunakan font Times New Roman atau font yang mirip pada sampul skripsi dan lembar pengesahan. Mahasiswa biasanya mencetak sampul dan lembar pengesahan di percetakan sekitar kampus, seperti Prima dan Sanur, yang kini sudah tutup. Joko Widodo mengetik isi skripsinya setebal 91 halaman menggunakan mesin ketik, sementara percetakan mencetak sampul dan lembar pengesahannya.
Sigit menambahkan bahwa nomor seri ijazah yang hanya berupa angka tanpa klaster bukan indikasi palsu. Fakultas Kehutanan menetapkan penomoran sendiri dengan mengurutkan nomor induk mahasiswa yang lulus dan menambahkan kode fakultas FKT. Kebijakan ini berbeda dengan standar penomoran universitas secara keseluruhan.
Tegasan Keaslian Ijazah dan Skripsi
Sigit menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli. Ia menuturkan bahwa Jokowi menempuh kuliah di UGM. Ia dikenal oleh teman seangkatannya dan aktif dalam kegiatan mahasiswa. Jokowi menyelesaikan skripsi yang menghasilkan ijazah resmi. Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, menegaskan dan menyesalkan tuduhan ijazah palsu Jokowi.
“San Afri menegaskan bahwa penggunaan font Times New Roman memang lazim pada masa itu. Ia juga menyebut bahwa jasa percetakan seperti Prima dan Sanur sering digunakan mahasiswa. Ia juga menekankan bahwa beberapa mahasiswa secara ekonomi memilih mencetak sampul dan lembar pengesahan dengan mesin ketik, bukan di percetakan. Tuduhan bahwa UGM melindungi Jokowi merupakan klaim yang tidak berdasar dan hanya mencari sensasi.
Kesaksian Teman Seangkatan Soal Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Frono Jiwo, teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan, juga angkat suara. Ia dan Jokowi masuk kuliah pada 1980 dan lulus bersama pada 1985. Frono menggambarkan Jokowi sebagai pribadi pendiam namun humoris, dengan hobi mendaki gunung. Ia menyatakan bahwa tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi, termasuk font dan tanda tangan pejabat fakultas dan universitas, hanya berbeda pada nomor kelulusan.
Frono menambahkan bahwa mereka mengetik semua skripsi menggunakan mesin ketik, sementara percetakan mencetak sampul, lembar pengesahan, dan melakukan penjilidan. Setelah lulus, Frono, Jokowi, dan almarhum Hari Mulyono melamar pekerjaan di PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Jokowi bekerja di sana selama dua tahun sebelum mengundurkan diri karena istrinya tidak betah tinggal di tengah hutan pinus Aceh Tengah.
Baca juga : Reuni Fakultas Kehutanan UGM 1980, Jokowi Guyon Ijazah
Pandangan Ahli Hukum Terhadap Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menegaskan bahwa pihak yang menuduh harus membuktikan tuduhan ijazah palsu Jokowi secara hukum. Ia menjelaskan bahwa istilah ‘membuat palsu’ berarti dokumen asli tidak pernah ada, sedangkan ‘memalsukan’ berarti pihak tertentu membuat ulang dokumen asli seolah palsu. Keduanya merupakan tindak pidana.
Marcus menilai tuduhan terhadap Jokowi dan UGM lemah karena dokumen fakultas mencatat secara lengkap bahwa Jokowi pernah kuliah, mengikuti ujian, yudisium, dan wisuda. Berita acara dan dokumen resmi universitas mendukung fakta ini. Ia menyarankan Rismon untuk membandingkan dokumen Jokowi dengan lulusan lain pada periode yang sama sebelum menyimpulkan adanya kejanggalan.
Marcus juga menyesalkan tuduhan bahwa UGM melindungi Jokowi, menegaskan hal tersebut tidak benar dan sangat gegabah. Menurutnya, klarifikasi dari fakultas dan senat sudah cukup menjelaskan bahwa semua dokumen resmi bersifat sah dan dapat diverifikasi.
Penutup
Isu tuduhan ijazah palsu Jokowi menunjukkan pentingnya menilai fakta berdasarkan dokumen dan bukti nyata, bukan sekadar analisis digital atau asumsi. UGM menegaskan keaslian ijazah dan skripsi Presiden ke-7 RI tersebut. Kesaksian teman seangkatan, dokumen fakultas, serta klarifikasi ahli hukum memperkuat bahwa semua tuduhan tidak berdasar.
UGM menghimbau masyarakat untuk menyaring informasi di media sosial. Mereka juga diminta mengutamakan data yang valid. UGM memberikan penjelasan resmi. Isu terkait ijazah dan skripsi Jokowi kini dapat dijadikan referensi yang akurat untuk publik. Hal ini sekaligus menutup celah penyebaran informasi menyesatkan.
