Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memimpin rapat koordinasi (rakor) virtual bersama seluruh kepala daerah pada Senin (29/9). Rakor tersebut berfokus pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus membahas langkah penanganan terhadap maraknya kasus keracunan yang belakangan terjadi di berbagai daerah.
Dalam konferensi pers di Mendagri, Minggu (28/9), Tito menegaskan bahwa rakor ini melibatkan semua pihak penting di daerah. “Besok kami dari Kemendagri akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda,” jelasnya.
Dengan demikian, koordinasi pusat dan daerah di harapkan berjalan lebih efektif sehingga pelaksanaan program MBG bisa berlangsung aman dan tepat sasaran.
Arahan Teknis dari Menkes dan Wamen Dikdasmen
Pada rakor tersebut, Rapat Mendagri Budi Gunadi Sadikin di jadwalkan memberikan arahan teknis terkait implementasi MBG. Salah satu poin utama yang ia soroti adalah kewajiban setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Selain itu, Wakil Menteri Dikdasmen juga akan menyampaikan panduan mengenai peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Kehadiran UKS di nilai penting agar pengawasan program MBG di sekolah-sekolah dapat berjalan lebih ketat dan terarah.
Baca Juga: Alimin Ribut Sujono Gagal Jadi Calon Hakim Agung Ditolak DPR
Instruksi Presiden Prabowo Subianto
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya investigasi menyeluruh terhadap kasus keracunan massal yang mencuat di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan cepat, termasuk menutup sementara SPPG yang di anggap bermasalah.
Instruksi presiden tersebut kemudian di tindaklanjuti melalui rapat lintas kementerian yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. “Atas arahan Presiden, keselamatan anak menjadi prioritas utama. SPPG yang bermasalah di tutup sementara untuk evaluasi dan investigasi,” ungkap Zulhas.
Evaluasi Rapat Mendagri dan Pengawasan Ketat
Zulhas menambahkan, evaluasi akan menekankan pada disiplin kerja, kualitas pengolahan makanan, dan standar keterampilan juru masak di seluruh dapur MBG. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga terkait harus bekerja sama secara aktif untuk memperbaiki sistem, bukan hanya sekadar menunggu arahan pusat.
Lebih jauh, pemerintah juga menargetkan agar program MBG tidak hanya aman, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Karena itu, semua pihak di harapkan memegang tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap hidangan yang di sajikan benar-benar layak konsumsi.
